REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan adanya penurunan inflasi pangan. Inflasi pangan 2014 sebesar 10,57 persen, turun menjadi 1,26 persen pada 2017.
"Ini berdasarkan surat dari BPS yang kami terima tadi malam. Inflasi pangan kita turun," katanya menjadi pembicara dalam diskusi Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Rapimnas Kadin) 2019 yang mengangkat tema 'Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunam Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan' di Solo, Rabu (28/11).
Ia melanjutkan, ada yang mengkhawatirkan jika inflasi pangan turun bisa jadi pendapatan petani ikut turun. Namun pihaknya menekan disparitas yang ada selama ini. Harga komoditas pertanian naik 100 hingga 300 persen.
"Kemudian rantai pasok kita atur dengan baik, sehingga bisa menekam inflasi pangan dan menaikkan pendapatan petani," ujar dia.
Ia menambahkan, penduduk miskin di desa turun dari 17 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa selama empat tahun belakangan. Selain itu, ekspor pertanian dari 2016 ke 2017 naik 24 persen dan di tahun 2018 diprediksi naik lagi. Berdasarkan data BPS, pada 2016 nilai ekspor hasil pertanian 26,73 miliar dolar AS. Sementara pada 2017 naik menjadi 33,05 miliar dolar AS.
"Artinya, nilai ekspor tahun 2017 sebesar 24 persen. Hasilnya pun, volume dan nilai neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2016-2017 surplus. Yakni masing-masing 97,06 persen dan 45,85 persen," kata Amran.
Investasi di sektor pertanian juga diakuinya mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sektor pertanian di Indonesia baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama 2018 mencapai Rp 61,58 triliun.
Jumlah tersebut melebihi realisasi investasi pertanian selama lima tahun terakhir, yakni di 2017 sebesar Rp 45,9 triliun, 2016 sebesar Rp 45,42 triliun, 2015 sebesar 43,07 triliun, 2014 sebesar Rp 44,78 triliun dan 2013 sebesar Rp 29,3 triliun.
"Dengan demikian, investasi dari 2013 ke 2014 naik 50 persen, tapi jika dibandingkan dari 2013 ke 2018 naik 110 persen," ujar dia.
Menurutnya, capaian ini diperoleh karena ada perubahan di Kementan yakni penerapan sistem Single Submission Online (SSO), pengurusan izin dokumem ekspor yang sebelunnya butuh waktu tiga bulan yang kini hanya butuh waktu tiga jam.
Amran menambahkan, dalam mempercepat mewujudkan swasembada pangan, telah merevisi beberapa kebijakan. Salah satunya dengan merevisi Permentan sebanyak 291 Permentan sampai dengan hari ini yang menghambat terwujudnya swasembada pangan. Misalnya, merevisi Perpres tentang pengadaan melalui tender menjadi penunjukan langsung.
"Dulu semua tender, sedangkan komoditas pertanian tanaman semusim. APBN keluar di bulan Januari, tiga sampai empat bulan musim hujan lewat, sementara peralatan dan bibit tiba di musim kering," katanya.
Sebanyak 370.378 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) telah diberikan sebagai bantuan mekanisasi pertanian. Hal tersebut guna mendukung Revolusi Industri 4.0.
"Ke depan olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan dilakukan menggunakan remote control," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, Kadin telah bekerjasama dengan Kementan. Kadin dan Kementan pun bersinergi untuk meningkatkan keterampilan generasi muda melalui pengembangan Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan).
"Kami sangat bangga, di mana Kadin dengan Kementan telah membuat kesepakatan kurang lebih tiga bulan lalu, kami kumpulkan 16 perusahaan," ujar dia. Hasilnya, pengurusan izin pertanian saat ini sangat cepat yang hanya beberapa jam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
