REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Diperlukan adanya kolaborasi industri, regulasi dan diplomasi untuk bisa menembus pasar gobal. Hal itu diungkapkan Direktur Utama Bio Farma M. Rahman Roestan pada saat konferensi pers menjelang acara 'the 1st Meeting of the Heads of National Medicines Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation Member States' yang akan dihadiri oleh 32 negara.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Badan POM dan Dirjen Kerjasama Multilateral Kemenlu karna dari sisi industri akan banyak kendala ketika tidak dibantu dari sisi regulasi dan diplomasi, jadi pertemuan NMRA ini memang merupakan terobosan yang sangat luar biasa," ucap dia.

Dia berharap, setelah vaksin, nantinya ada produk-produk lain yang bisa dihasilkan perusahaannya. "Jadi mungkin nanti kedepan dari kerjasama bukan hanya badan POM dan Kemenlu tetapi mungkin nanti juga kementerian BUMN untuk sama–sama mengibarkan merah putih dikancah global," kata dia.

Pada pertemuan NMRAs tersebut, Bio Farma dipercaya untuk berbagi mengenai proses Pre-Qualification (PQ) WHO yaitu persyaratan pemenuhan standar mutu, keamanan dan keampuhan produk untuk penggunaan secara internasional.

Rahman menekankan vaksin Indonesia sudah didistribusikan saat ini di 141 negara.  Bio Farma memiliki kewajiban untuk memproduksi vaksin imunisasi dasar setelah memenuhi kebutuhan imunisasi di dalam negeri.

"Kami mempunyai kesempatan untuk bisa membantu negara-negara lain yang tidak memiliki pabrik vaksin," kata dia.

Indonesia sudah memproduksi lebih dari 10 ada sekitar 12 vaksin untuk imunisasi dasar yang dibutuhkan diseluruh dunia. Pertemuan NMRAs diselenggarakan oleh Badan POM pada tanggal 21-22 November, bertempat di Fairmont Hotel dan rencananya akan dibuka oleh Presiden RI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika