REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran pengembangan vokasi pada 2019 sebesar Rp 25,9 triliun. Angka itu meningkat 10,2 persen dibandingkan pagu belanja pengembangan vokasi pada 2018 yang sebesar Rp 23,5 triliun.
"Beberapa pos anggaran yang besar melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK dan juga di Kemdikbud," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (8/11).
Salah satu perubahan signifikan pada alokasi anggaran tahun depan adalah kenaikan anggaran untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perindustrian. Untuk Kemenaker, anggaran pengembangan vokasi menjadi Rp 2,9 triliun dari sebelumnya pada 2017 yang sebesar Rp 450 miliar. Peruntukan anggaran tersebut adalah pelatihan, pemagangan, sertifikasi, pelatihan kewirausahaan, dan peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK).
Selain itu, anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menjadi Rp 2,3 triliun dari sebelumnya pada 2017 sebesar Rp 683,4 triliun. Anggaran tersebut guna meningkatkan pembelajaran di industri dan diklat di SMK. Sementara, anggaran di pos Kemdikbud berkurang menjadi Rp 3,4 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 5,6 triliun.
Bambang mengatakan, porsi daerah dalam alokasi anggaran mencapai Rp 9 triliun. Hal itu terdiri atas dana BOS SMK sebesar Rp 6,7 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan SMK sebesar Rp 2,3 triliun. "Kami tentu berharap pemerintah daerah bisa ikut menyukseskan upaya pengembangan vokasi," kata Bambang.
Alokasi anggaran tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) utamanya melalui pendidikan vokasi. Seperti diketahui, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari lulusan SMK sebesar 11,24 persen atau lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya.
Dalam kajian Bappenas, hal itu disebabkan lulusan SMK belum memiliki keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja. Artinya, masih terjadi ketidakcocokan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja.
"Beberapa kebijakan yang ditempuh pemerintah antara lain pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, program link and match dengan dunia industri melalui dukungan informasi pasar kerja, pengembangan ekonomi lokal di perdesaan, serta peningkatan investasi padat pekerja dan formalisasi UMKM," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
