REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menilai perlu ada terobosan kebijakan yang signifikan untuk bisa mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Menurutnya, terobosan atau reformasi di bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah saat ini belum cukup dan tercermin pada realisasi investasi kuartal III 2018 yang turun 1,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Ini harus jadi bahan introspeksi buat kita semua tim ekonomi supaya terobosan kita ke depannya agar lebih nendang," kata Thomas di Jakarta pada Selasa (30/10).
Dia mengakui tren kinerja investasi 2018 masih kurang menggembirakan. Menurutnya, realisasi investasi merupakan hasil dari kebijakan maupun reformasi yang dilakukan setahun sebelumnya.
"Jadi investasi 2018 lemot itu berarti cerminan upaya yang kurang berhasil 12 bulan sebelumnya," kata dia.
Dia mengatakan, investasi pada 2016 dan 2017 bisa tumbuh relatif tinggi masing-masing sebesar 12,3 persen (yoy) dan 13 persen (yoy). Momentum investasi yang kuat tersebut, menurut Thomas, didukung adanya gelombang reformasi dan deregulasi pada 2015 serta Amnesti Pajak pada 2016.
"Sayangnya pada 2017 tidak ada terobosan atau reformasi ekonomi yang berarti. Konsekuensinya, investasi tahun berikutnya tidak optimal," kata Thomas.
Thomas mengatakan, BKPM pun telah merevisi target realisasi investasi pada 2018 menjadi Rp 730 triliun dari sebelumnya Rp 765 triliun. Dia mengaku, sudah bersurat terkait hal tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Thomas mengaku masih tetap optimistis bisa mencapai target tersebut. Meski begitu, dia menilai, pertumbuhan investasi tersebut relatif kecil.
"Rp 730 triliun kalau dibandingkan Rp 693 triliun realisasi pada 2017 artinya tumbuh lima persen. Perlu diingat itu nilai nominal belum dipotong inflasi. Kalau Inflasinya 3,5 persen ya tumbuhnya hanya 1,5 persen," kata Thomas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika