Kamis 25 Oct 2018 12:34 WIB

Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Gagah-gagahan

Pembangunan infrastruktur menurut Jokowi juga bukan untuk urusan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur, ilustrasi
Pembangunan infrastruktur, ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahannya dalam empat tahun terakhir bukan untuk gagah-gagahan. Ia menegaskan, memang dalam empat tahun terakhir ini pemerintahannya mengejar munculnya kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Iini) Juga bukan untuk keren-kerenan. Tetapi, mobilitas orang dan barang di seluruh penjuru Tanah Air sangat penting. Karenanya, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas, baik berupa bandara, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api penting dilakukan," papar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Peresmian Bandara Maratua dan Bandara APT Pranoto yang dilaksanakan di satu lokasi, yaitu di Bandara APT Pranoto, Samarinda, Kamis (25/10).

Baca Juga

Menurut Kepala Negara, infrastruktur ini juga bukan untuk urusan ekonomi, melainkan urusan konektivitas dan mempersatukan bangsa dan negara yang sangat besar ini. "Bayangkan, 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi bagaimana mempersatukan negara ini kalau tidak ada konektivitas, pelabuhan, bandara, jalan yang sambung-menyambung mempersatukan negara sebesar negara kita Indonesia ini," katanya.

Mantan gubernur DKI itu juga mengatakan pada awal pidatonya bahwa dulu ketika orang berbicara ekonomi Indonesia, selalu fokusnya ada di Jawa. Tapi, sekarang menurut dia, orang berbicara ekonomi Indonesia mulai membahas potensi-potensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di luar Jawa.

"Dan, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden didampingi sejumlah pejabatnya meresmikan dua bandara di Kaltim, yaitu Bandara Maratua dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Kaltim Isran Noor, Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Mensesneg Pratikno.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement