REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerapan B20 diseluruh sektor sudah harus dimulai bulan September ini. Namun, pemerintah hingga saat ini masih melakukan pendalaman terhadap tiga sektor yang masih dalam pengecualian. 

Ketiga sektor tersebut adalah PLN, Freeport dan TNI. Dari ketiganya, tinggal Freeport yang belum memberikan data kemampuan serapan B20 pada alat alat beratnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto menjelaskan untuk TNI, kebutuhan alat utama persenjataan (alutsista) mencapai 627 ribu kiloliter. 

"PLN udah ada angkanya, tapi saya lupa," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Jumat (28/9).

Djoko menjelaskan untuk Freeport, pemerintah sudah meminta agar perseroan memberikan data berapa kebutuhan BBM untuk alat alat berat produksinya. Namun, hingga kini Freeport belum memberikan data tersebut.

"Freeport kita mau minta, siang ini harusnya saya rapat di kantor. Freeport berapa, nanti kita rapat," ujar Djoko.

Selain tiga sektor tersebut, ESDM juga akan membahas penggunaan B20 ini ke Institusi Polri. Djoko mengatakan, Polri sendiri juga mempunyai alat-alat perang dan kendaraan yang memakai solar. Hal ini juga bisa didorong untuk bisa menambah pemanfaatan B20.

"Polri juga mau kita tanya kebutuhannya," ujar Djoko.

Djoko mengatakan, pemerintah masih melakukan pembahasan terkait mekanisme pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak menggunakan B20. Pemetaan terlebih dahulu, kata Djoko, penting dilakukan untuk bisa melihat alur dan acuan pemberian sanksi.

"Kita mau cek, Pertamina masalahnya apa, supply nonsubsidi yang mana, kita butuh cek angkanya," ujar Djoko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika