REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan ada beberapa bandara yang pengelolaannya akan dilakukan dengan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Budi mengatakan pihaknya sudah meminta hal tersebut di enam bandara.

"Saya minta (KPBU) dijalankan di Lampung, Bengkulu, Belitung, Kalimantan Tengah, Labuan Bajo, dan Sentani. Ada enam sementara ini," kata Budi usai menghadiri acara Aerosummit 2018 di Jakarta, Selasa (25/9).

Setelah KPBU diterapkan pada pengelolaan bandara di enam lokasi tersebut, Budi memastikan akan segera dilakukan pengembangan mulai 1 Januari 2018. Dalam pengelolaan bandara tersebut, Budi meminta PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dapat bekerja sama dngan swasta atau asing juga.

Sebab, Budi mengatakan banyak swasta yang tertarik dapat berkontribusi dalam pengelolaan bandara tersebut. Hanya saja dia menginginkan dalam pengelolaannya harus terjamin karena hal tersebut berkaitan dengan udara dan keselamatan.

Dalam menentukan KPBU, Budi mengatakan ada beberapa hal yang perlu dinilai terlebih dahulu. "Secara umum bandara-bandara yang nemiliki kemampuan visibilitas yang tinggi, traffic nya banyak. Begitu juga nanti pelabuhan," ujar Budi.

Jika semua hal tersebut terpenuhi, maka proyek KPBU akan diutamakan terlebih dahulu kepada AP I dan AP II. Dengan begitu, nantinya Budi mengharapkan setelah ada kerja sama KPBU maka bisa meningkatkan penumpang di bandara-bandara tersebut.

Sebelumnya, Bandar Udara (Bandara) Komodo, Labuan Bajo, ditetapkan sebagai salah satu pilot project pemerintah yang dikembangkan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau kerap disebut KPBU. Total kebutuhan investasinya sebesar Rp 3 triliun.

Investasi tersebut terdiri dari Rp 1,17 triliun untuk capital expenditure (capex) dan Rp 1,83 triliun untuk operational expenditure (opex). Masa konsesi Bandara Komodo tersebut 25 tahun atau sampai 2044.

Plt Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menjelaskan, KPBU merupakan bentuk pembiayaan strategis dalam proyek pengadaan infrastruktur. "Tujuannya, mengejar ketertinggalan Indonesia guna mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang," ujarnya dalam acara Market Sounding Proyek KPBU Bandar Udara Komodo di Kantor BKPM Jakarta, Selasa (25/9).

Ikuti Whatsapp Channel Republika