REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Urusan Logistik (Bulog) meminta perpanjangan perizinan impor beras sebanyak 440 ribu ton. Perpanjangan izin tersebut karena ada kendala cuaca di negara pengekspor beras. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menyebutkan, adanya cuaca buruk di negara pengekspor beras, yakni India dan Pakistan membuat proses pengiriman kapal terhambat. "Jadi Bulog menyampaikan ada kendala di tempat ekspornya, cuaca," kata Oke di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/9). 

Permintaan impor ini ditandatangani Dirut Bulog Budi Waseso tertanggal 18 Juli 2018 dengan nomor B 932/II/DU000/07/2018. Surat itu ditujukan kepada Menteri Perdagangan dengan tembusan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri.

Bulog di bawah kepemimpinan Budi Waseso telah dua kali meminta perpanjangan impor beras. Surat perpanjangan itu diajukan pada 13 Juli 2018 dan 23 Agustus 2019. Awalnya, izin importasi diberikan kepada Bulog dari 1 Mei 2018 sampai 31 Agustus 2018. Setelah permohonan izin diperpanjang, Kemendag memberikan waktu tambahan hingga 31 Oktober 2018 bagi Bulog untuk mengimpor.  Surat terakhir tertanggal 23 Agustus 2018 merupakan permohonan perpanjangan persetujuan impor sebesar 1 juta ton sampai 31 Oktober 2018.

Terhadap permintaan impor beras ini, Oke mengatakan, saat ini terdapat kendala untuk menyusun kembali shipping document sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Atas dasar itu, lanjut Oke, Kemendag memberikan izin kepada Bulog. 

"Kami tidak punya gudang untuk itu. Yang ditugaskan melakukan importasi adalah Bulog, nukan Kemendag. Kami sepenuhnya terserah kepada Bulog soal impor," kata Oke. 

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor beras dilakukan antara lain untuk menekan harga beras yang terus meningkat. Selain itu juga serapan gabah dalam negeri yang kurang maksimal. 

Menurut Darmin, hal itu disebabkan beberapa hal dari mulai kondisi cuaca hingga produksi petani yang kurang. Bahkan dihadapan DPR RI, Darmin menyatakan jika tidak impor beras, maka stok dalam negeri akan kurang.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika