REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis dapat mengendalikan inflasi harga pangan hingga akhir tahun. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjaga pasokan pangan terutama beras.

"Insyaallah tidak lah (inflasi tinggi), kita kendalikan," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (6/9).

Enggar mengatakan, fokus pemerintah saat ini adalah menjaga level inflasi. Pada Agustus 2018, terjadi deflasi sebesar 0,05 persen (month to month/mtm).

Sedangkan, tingkat inflasi tahun ke tahun sebesar 3,2 persen. Meski terjadi deflasi, Enggar menekankan pemerintah fokus mengantisipasi kenaikan harga beras.

Baca juga, Pengamat: Impor Beras Ikut Andil Terhadap Pelemahan Rupiah

Menurut Enggar, persoalan beras cukup sensitif karena menyangkut isu kemiskinan. "Kita meminta untuk Bulog menyiapkan operasi pasarnya. Beras adalah makanan utama dan itu jadi perhatian khusus," katanya.

Dia mengatakan, saat ini stok beras di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Sebanyak 820 ribu ton beras berasal dari penyerapan dalam negeri dan sisanya berasal dari impor.

Sementara itu Perum Bulog telah merealisasikan 1,8 juta ton beras impor. Dari angka tersebut, sebanyak 400 ribu ton belum masuk gudang Bulog meski sudah berada di Indonesia.

Seperti diketahui, Perum Bulog mendapat perintah impor beras 500 ribu ton pada izin pertama yang sempat dikritik banyak pihak. Izin impor kedua, Bulog kembali menerima kuota sebesar 500 ribu ton.

Terbaru, izin impor yang disetujui pada Juli 2018 melalui Rakortas sebesar satu juta ton. Itu artinya total kuota impor beras Bulog mencapai dua juta ton.

"Tetapi, kuota impor tersebut tidak harus direalisasikan secara penuh. Semua tergantung pada kebutuhan," kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso saat ditemui di Gudang Bulog Divre Jakarta Banten, Selasa (4/9).

Ia memilih mendatangkan 1,8 juta ton terlebih dahulu sambil melihat bagaimana progres panen di dalam negeri. Buwas, sapaan Budi Waseso, menegaskan, ia tidak ingin impor mengganggu produksi petani.

"Nah, di kala nanti kita membutuhkan, itu baru kita ambil," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika