REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memprediksi, pemerintah tidak akan melakukan impor beras lagi sampai akhir tahun. Menurutnya, impor dua juta ton melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah cukup untuk kebutuhan masyarakat.
Dari total dua juta ton tersebut, pemerintah mengimpor dalam waktu yang berbeda. Sementara, 500 ribu ton sudah didatangkan Bulog pada Februari, 500 ribu ton lainnya pada Mei. Sedangkan, sisanya, yaitu satu juta ton, akan Bulog datangkan sebelum akhir September 2018.
Enggar menjelaskan, impor dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan beras dan menjaga stabilitas harga di pasaran. "Kalau nanti harga naik, siapa yang merugi? Tentu konsumen," tuturnya ketika ditemui seusai rapat koordinasi di gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (27/8).
Baca juga, Pemerintah Klarifikasi Penambahan Ijin Impor Beras
Enggar menegaskan, impor beras ini tidak memiliki hubungan menjelang Pemilihan Umum Presiden 2019 nanti. Impor berkaitan dengan inflasi dan ketersediaan beras. Pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga inflasi di tingkat 3,5 persen dan terus berupaya untuk menjaga harga beras mencapai harga eceran tertinggi (HET).
Enggar menuturkan, impor beras hingga dua juta ton secara akumulasi ini bukanlah hal baru. Pada 2014, impor beras mencapai 2,5 juta ton. Sementara itu, pada 2015 dan 2016 masing-masing impor 1,5 juta ton. "Itu sifatnya akumulasi," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintah kembali mengeluarkan izin impor beras bagi Bulog sebanyak satu juta ton pada pertengahan 2018. Pemberian izin impor ini diketahui merupakan ketiga kalinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika