REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan masayarakat Indonesia tidak mudah terhibur oleh angka statistik. Hal itu dia ungkapkan, menanggapi adanya pernyataan dari BPS mengenai penurunan angka kemiskinan yang dalam perhitungan statistik mencapai angka 9,82 persen.
“Apakah benar kemiskinan semakin menurun? Secara statistik ya. Tapi kita jangan juga mudah terhibur oleh statistik. Statistik itu ilmu yg kompleks, membacanya juga harus lebih jeli. Selain itu kembalilah ke realitas sekeliling kita dan bertanyalah, apakah benar orang miskin semakin berkurang?,” ujar Fahri, kepada Republika.co.id, Rabu (18/7).
Dia menilai, pernyataan statistik BPS mengenai angka kemiskinan itu bertolak belakang dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Rakyat Indonesia, kata dia, saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan ekonomi seperti kenaikan harga pangan dan sembako, harga BBM, dan juga listrik yang mengakibatkan ketimpangan.
Kemiskinan, ilustrasi
“Kenaikan BBM dan listrik terutama pada masa pemerintahan Pak Jokowi membuat harga sembako terus naik, hari demi hari. Kelompok yang kaya mungkin tidak terasa, tetapi kelompok menengah ke bawah, dampaknya luar biasa,” terangnya.
Dia lalu menjelaskan alasan mengapa angka statistik bisa saja mengalami perbedaan dengan kenyataan yang ada. Fahri mengatakan, BPS menggunakan dua indikator masyarakat dikatakan miskin, yakni dari garis kemiskinan.
Baca juga, Bappenas: Kita Ingin Kemiskinan tak Berhenti di 9 Persen.
Orang yang dikatakan miskin, kata dia, adalah jika orang tersebut memiliki pengeluaran yang berada di bawah garis kemiskinan atau GK. Perhitungan GK sendiri, lanjutnya, yang terdiri atas GK makanan dan non-makanan itu lebih banyak didominasi oleh GK makanan.
Selanjutnya, dia merinci, BPS mencatat GK per Maret 2018 adalah sebesar Rp 401.220 per bulan yang mana bila dibagi 30 hari adalah sebesar Rp 13.777. Hal itu berarti, lanjutnya, seseorang yang memiliki pengeluaran dalam sehari per kepala adalah Rp 14.000, bukan termasuk sebagai orang miskin dan tidak tertangkap oleh statistik.
“Padahal 14 ribu sehari di kehidupan nyata dapat makan apa? Berapa kali kita makan? Buat ongkos ke sekolah gimana? Bagi yang kerja, buat ongkos transport berapa? Apa cukup?? Oleh statistik yang diyakini pemerintah anda tidak miskin. Tidak perlu bantuan. Tidak perlu kebijakan untuk Anda. Bukankah ini tragis?,” jelasnya.
Oleh sebab itu, dia menekankan kepada masyarakat untuk tak terbuai dan terhibur oleh angka statistik. Dia juga mendorong masyarakat dan Pemerintah untuk tak kehilangan kesadaran bahwa ekonomi Indonesia sedang bermasalah.
"Jangan mudah tepuk tangan yang membuat kita lalai dan kehilangan kesadaran bahwa ekonomi kita sedang bermasalah kesejahteraan rakyat kita dipertaruhkan,” kata Fahri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
