REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) naik sebesar 100 persen setiap 10 tahun. Namun, kenaikan APBN tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu berada diangka 5 persen.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, saat ini APBN Indonesia mencapai Rp 2.200 triliun. Sementara, 10 tahun lalu APBN sebesar Rp 1.000 triliun.

Jusuf Kalla menjelaskan, anggaran rutin pemerintah termasuk belanja barang berkembang lebih tinggi dari anggaran pembangunan. Adapun, anggaran sosial juga termasuk dalam anggaran belanja barang.

"Tahun ini anggaran belanja barang sekitar Rp 300 triliun, sedangkan  anggaran belanja modal yang dulu anggaran pembangunan itu hanya hampir Rp 200 triliun. Ada perbedaan hampir Rp 100 triliun dengan anggaran belanja barang," ujar Jusuf Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Nasional Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (17/7).

Anggaran rutin dan belanja barang yang lebih tinggi ketimbang belanja modal, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bergerak dari angka 5 persen. Menurut JK, perlu perencanaan dan pengawasan yang baik terhadap penggunaan APBN.

Dengan demikian, efek dari anggaran belanja negara dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan bisa dinikmati oleh masyarakat. "Kita pahami bahwa dalam suatu manajemen termasuk manajemen pemerintah, ada pola mulai perencanaan pengorganisasian, stepping, menggerakkan orang, directing bagaimana memerintah dan kontrol," kata JK.

JK mengatakan, Indonesia memiliki banyak lembaga pengawasan mulai dari BPK, BPKP, DPR, KPK, hingga Kepolisian. Oleh karena itu, dari segi pengawasan anggaran sebetulnya sudah cukup mumpuni. Hanya saja, Jusuf Kalla mendorong agar masing-masing lembaga tersebut bersinkronisasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika