Jumat 29 Jun 2018 22:56 WIB

Pemerintah Hitung Beban Untuk Subsidi KUR Akibat Suku Bunga

Realisasi penyaluran KUR per Mei mencapai Rp 57,6 triliun dari target Rp 120 triliun

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan pernyataan terkait angka inflasi April 2018 yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Kemenko, Rabu (2/5).
Foto: Republika/Rahayu Subekti
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberikan pernyataan terkait angka inflasi April 2018 yang baru dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung Kemenko, Rabu (2/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku akan menghitung dampak kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate terhadap bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seperti diketahui, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen. 

"Kita hitung dulu," kata Darmin di Jakarta, Jumat (29/6). Untuk diketahui, suku bunga KUR tahun 2018 adalah sebesar 7 persen dari sebelumnya 9 persen pada 2017. Darmin mengaku, pemerintah akan menghitung beban subsidi yang diberikan untuk menjaga tingkat suku bunga KUR. 

"Kalau pemerintah mau pikul juga (subsidinya) walau naik (suku bunga BI), ya tidak naik bunga KUR," ujarnya. 

Baca: Darmin: OJK Bisa Meminta Bank Tahan Suku Bunga Kredit

Realisasi penyaluran KUR hingga akhir Mei 2018 telah mencapai Rp 57,6 triliun atau sekitar 48 persen dari target penyaluran sebesar Rp 120 triliun, kepada 2.201.005 debitur. Sebagian besar sektor yang memperoleh KUR adalah industri yang berkinerja positif kepada sektor produksi seperti pertanian, perburuan dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan jasa-jasa.

Sebelumnya, Darmin mendukung kebijakan BI menaikkan suku bunga acuan. Ia mengatakan, kebijakan itu perlu dilakukan untuk merespons gejolak keuangan dunia.

"Kita percaya teman-teman di BI kalau soal harus naik (suku bunga) semua orang tahu lah tidak ada cara lain. Anda tidak naikkan, anda ketinggalan," kata Darmin di Jakarta, Jumat (29/6). 

Darmin menjelaskan, kebijakan BI adalah respons terhadap kenaikan suku bunga kebijakan di Amerika Serikat. Selain itu, perang dagang AS dan Cina pun turut memengaruhi gejolak di pasar keuangan dunia.

"Memang persoalannya adalah AS tidak hanya melakukan kebijakan kenaikan bunga tapi juga perang dagang. Meskipun, saya baca hari ini tone-nya sudah agak sedikit lebih lunak. Artinya, persoalannya lebih dari sekadar naik tingkat bunga," kata Darmin. 

Ia mengatakan, pemerintah akan mendukung BI dengan menyiapkan kebijakan terutama untuk memperbaiki kinerja ekspor. Ia mengaku, defisit neraca dagang yang terjadi sepanjang tahun ini perlu didorong agar berubah menjadi positif.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement