REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mampu membuat banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) meningkatkan skala usahanya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat menyampaikan sambutan pembukaan acara santunan kepada anak yatim yang diselenggarakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) di gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/6).

Ia mengatakan, tahun ini pemerintah menetapkan rencana plafon total KUR menjadi Rp 120 triliun. "Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017, yang hanya menetapkan target total KUR mencapai Rp 106 triliun," ujar dia.

Tidak hanya itu, tingkat suku bunga pinjaman untuk KUR dari 9 persen diturunkan menjadi 7 persen pada 2018. "Dan ini pasti sudah banyak dimanfaatkan oleh teman-teman di Iwapi," kata Puspayoga.

Dalam kesempatan tersebut ia menyampaikan, ditinjau dari aspek ekonomi, puasa di bulan Ramadhan memberi keberkahan ekonomi bagi para pedagang dan UKM. Momen Ramadhan ini bisa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan lebih dengan menjual aneka produk yang sesuai permintaan pasar.

Iwapi didorong harus terus berupaya mendekatkan diri dengan masyarakat melalui program dan kegiatan-kegiatannya, sehingga semakin besar, kian bermanfaat pula dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan.

"Kehadiran Iwapi seyogyanya dapat menjadi solusi dalam menjawab tantangan dan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya.

Sementara itu,  muncul kekhawatiran, bunga KUR akan naik menyusul keputusan Bank Indonesia. BI telah mengumumkan kenaikan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen belum lama ini.

Namun Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengaku, tingkat suku bunga KUR tetap 7 persen. "KUR tetap suku bunganya karena pemerintah memberi subsidi bunga ke bank," ujar Iskandar beberapa waktu lalu.

Meski suku bunga KUR tidak berubah, Iskandar mengatakan, alokasi subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan ditambah. Ia mengaku, perbankan penyalur KUR akan diminta melakukan efisiensi. "Tidak (ditambah subsidinya). Kita minta bank melakukan efisiensi mengingat masih tingginya overhead cost dan margin keuntungan bank," ujar Iskandar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika