REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah terus mempersiapkan alternatif sumber pembiayaan utang selain dari pasar untuk mengantisipasi ketidakpastian akibat gejolak pasar global. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada jumpa pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Jumat (11/5), mengatakan alternatif sumber pembiayaan utang dapat melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Private Placement) maupun pinjaman dari mitra baik bilateral maupun multilateral. 

"Penerbitan SBN bisa dilakukan melalui private placement, tidak hanya melalui market. Bisa dari pinjaman program dari development partner baik bilateral atau multilateral dengan potensi 1,3 billion dolar AS dan 850 juta Euro. Samurai bond juga bisa di-upsize yang saat ini mencapai 150 milliar Yen," ujarnya.

Baca juga,  Imbal Hasil Surat Utang Ritel Diprediksi Pikat Investor. 

Terkait private placement, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memiliki opsi tersebut apabila pasar menunjukkan tanda-tanda tingka imbal hasil (return) yang tidak rasional. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga alternatif pembiayaan melalui private placement sampai mendapatkan harga yang sesuai. "Private placement kita tetap siapkan. Kita aktifkan pinjaman program yang akan bisa ditarik pada semester satu," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga memiliki Badan Layanan Umum (BLU) yang mampu menyerap SBN hingga mencapai Rp12 triliun. Pemerintah telah mempersiapkan dana Bond Stabilization Framework (BSF) untuk menstabilkan pasar surat utang negara. "Kita juga memiliki BLU yang mampu menyerap SBN hingga Rp12 triliun dan pemerintah telah menyiagakan bonds stabilization framework untuk menjaga pembiayaan secara stabil dan sustainable," kata Sri Mulyani.

Ia menambahkan, dalam menyikapi perkembangan di pasar SUN, pemerintah akan melihat appetite dari pemegang SUN dan menjaga secara hati-hati mereka yang menjadi investor jangka panjang dari SUN. "Kita tetap akan terus melakukan action sesuai jadwal, sama seperti BI punya jadwal RDG. Dalam hal ini, keputusan mengenai apa mengambil atau tidak didasarkan pada kondisi kas keuangan negara kita. Kita akan terus sikapi hati-hati dari persepsi market sampai persepsi mengenai risiko yang cukup stabil," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk tidak menerima seluruh penawaran lelang dari lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Rabu (8/5) lalu karena para investor tersebut mematok imbal hasil (yield)yang sangat tinggi dan tidak rasional. 

Penawaran yang masuk pada lima seri SUN itu hanya Rp7,18 triliun dari target indikatif Rp17 triliun. Penawaran tersebut merupakan yang terendah sejak 18 Juni 2013 lalu sebesar Rp7,74 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika