REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah ingin mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Pembangunan di ujung timur Indonesia tersebut jadi program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019. 

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, percepatan pembangunan Papua merupakan bagian dari lima program prioritas dalam hal pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Beberapa program lainnya adalah percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa serta peningkatan sistem logistik. 

Dia menjelaskan, lima program prioritas tersebut untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan juga kemiskinan. Sebab, pembangunan konektivitas dan jaringan logistik belum merata. "Selain itu, untuk mengatasi tingginya harga logistik pada daerah-daerah yang aksesibilitas masih terbatas seperti Papua dan Papua Barat," kata Bambang, Ahad (6/5). 

Kegiatan pembangunan di Papua dan Papua Barat diprioritaskan berupa peningkatan konektivitas antarprovinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung. Kemudian, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pendidikan. 

"Kegiatan prioritas lainnya pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu ke hilir, infrastruktur dasar. Ditambah teknologi informasi dan komunikasi," ujar dia. 

Pemerintah dalam RKP 2019 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen, dan rasio gini 0,38-0,39. Semua yang ada dalam RKP 2019 telah dibahas dalam Musrenbangnas 2019 pada 30 April 2018 yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. RKP 2019 mengusung tema 'Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas'. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika