REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan sebagai fondasi utama percepatan pembangunan Papua. Penegasan tersebut disampaikan Presiden di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Kepala Negara menempatkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat sebagai prasyarat dasar penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, dan kelaparan. Ia menekankan pembangunan Papua harus melaju di seluruh sektor dengan pangan sebagai pijakan utama.
“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” kata Prabowo, dikutip Rabu (17/12/2025).
Presiden menilai tantangan geografis dan tingginya biaya logistik membuat setiap wilayah perlu mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Papua pun didorong untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal, mulai dari padi, jagung, sagu, hingga singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat.
Arahan tersebut diterjemahkan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program konkret menuju swasembada pangan Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan kondisi pangan Papua yang masih menghadapi kesenjangan produksi, khususnya komoditas beras.
“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” kata Amran.
Kementan mencatat kebutuhan beras Papua sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru berkisar 120 ribu ton. Program pencetakan sawah baru telah dibagi pelaksanaannya di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, dengan enam provinsi di Papua turut mengajukan permohonan serupa.
Amran menjelaskan pencetakan 100 ribu hektare sawah dilakukan melalui intervensi langsung pemerintah pusat dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Target penyelesaian dipatok maksimal tiga tahun, dengan peluang rampung dalam dua tahun.
“Dengan begitu, Papua bisa mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menempatkan swasembada pangan Papua sebagai bagian dari visi kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antardaerah. Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera dinilai telah berada di jalur swasembada, sementara Jawa disebut telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.
Penguatan pangan Papua juga diarahkan melalui diversifikasi, terutama optimalisasi komoditas sagu. Pemerintah menyiapkan langkah penyelesaian dan pengaktifan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun, namun belum beroperasi optimal, guna memperkuat ekonomi lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika