REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dalam kelompok perjanjian dagang Trans-Pacific Partnership (TPP). Meski begitu, pemerintah masih fokus untuk menyelesaikan sejumlah perundingan perjanjian dagang internasional yang ditargetkan untuk selesai pada tahun ini.

"Kita mau selesaikan yang sedang berjalan dengan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement), European Free Trade Association (EFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (Indonesia-EU CEPA)," kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (22/4).

Imam menegaskan, Indonesia tidak pernah menutup kemungkinan untuk bergabung dalam kelompok perjanjian dagang yang ada di dunia, termasuk TPP. Sebab, keputusan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam TPP bukan lah ideologi negara. Menurut Iman, hal itu lebih pada pertimbangan untung rugi yang bisa didapat oleh Indonesia.

"Bisa saja jangka pendek kita lose. Tapi jangka menengah dan panjang kita terus meraih benefit dan menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-empat di dunia," ucapnya.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebelumnya menyebut bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk bergabung dalam TPP. Pertimbangan ini diambil karena Amerika Serikat, yang sebelumnya sudah keluar dari TPP, menyatakan ketertarikannya untuk kembali bergabung.

TPP, kami mempertimbangkan untuk masuk, ujar Mendag, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (20/4). Menurut Enggartiasto, dalam waktu dekat Indonesia akan melakukan pertemuan dengan negara-negara Anggota ASEAN di Singapura. Dalam pertemuan itu, negara-negara ASEAN yang belum masuk TPP akan mendapatkan penjelasan dari empat negara yang sudah masuk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika