REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perry Warjiyo terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023. Perry menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
"Kebijakan BI selalu akan menjaga stabilitas nilai tukar, sesuai dengan kondisi fundamentalnya yang sudah digariskan dan terus akan kita lakukan," kata Perry di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/4).
Menurut Perry, dalam kondisi normal, nilai tukar akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Tetapi BI tidak segan-segan dalam kondisi nilai tukar mendapat tekanan, akan melakukan intervensi baik dalam melakukan suplai dolar di pasar valas maupun membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
"InsyaAllah nilai tukar kita dalam beberapa waktu terakhir relatif stabil, sekarang pun aliran dana asing sudah kembali masuk, dan itu akan menjaga stabilitas kita," jelasnya.
Baca juga, Perbankan Waspadai Nilai Tukar Rupiah.
Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) di Bank Indonesia, nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp 13.765 per dolar AS pada Selasa (3/4), sedikit melemah dibandingkan Senin (2/4) di level Rp 13.750 per dolar AS.
Sementara data Bloomberg USDIDR Spot Exchange Rate, perdagangan rupiah pada Selasa dibuka di level Rp 13.757 per dolar AS. Sedangkan penutupan perdagangan pada Senin sebesar Rp 13.753 per dolar AS.
Di samping menjaga stabilitas nilai tukar, Perry juga menekankan kebijakan untuk mengurangi beban fiskal melalui pandalaman pasar keuangan. "Pendalaman pasar sebagaimana sudah dilakukan selama ini bahwa akselerasi pendalaman pasar keuangan menjadi prioritas dan akan kita lakukan," ucap Perry.
Menurutnya, selama ini sudah banyak capaian pendalaman pasar keuangan. Misalnya volume pasar valas tahun ini rata-rata mencapai 6 miliar dolar AS per hari. Di dalam transaksi tersebut, instrumen derivatif untuk lindung nilai mencapai 40 persennya untuk mendukung stabilitas nilai tukar.
"Kami fokus bagaimana pendalaman pasar keuangan bisa mendorong pembiayaan infrastruktur, fokusnya adalah seperti itu," imbuh Perry.
Proyek infrastruktur yang tidak bisa dibiayai secara komersial oleh swasta, nantinya bisa dibiayai oleh sekuritas apakah dalam skema Public Private Partnership (PPP) atau penerbitan sekuritas seperti earning back asset maupun yang lain. Strategi tersebut diharapkan bisa mengurangi beban fiskal.
Di sisi lain, Bank Indonesia masih akan melakukan pembahasan mengenai penyederhanaan mata uang rupiah ayau redenominasi. Perry menyatakan masih menunggu arahan Kementerian Keuangan.
"Selama ini sudah kita rumuskan dan sampaikan kepada Pemerintah. Tentu saja untuk proses selanjutnya menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah lebih lanjut," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika