REPUBLIKA.CO.ID, LEMBANG -- Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementerian Pertanian tengah mendorong terbentuknya korporasi petani melalui Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari pemberdayaan petani. Upaya yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan.
Kepala BPPSDMP, Momon Rusmono mengatakan saat ini jumlah KEP dalam bentuk koperasi dan PT hanya sebesar 1,08 persen. Jumlah tersebut terbilang kecil dibandingkan jumlah kelompok tani (poktan) di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 576.897 poktan.
Selain itu, menurutnya, KEP harus dikelola dan sahamnya 100 persen dimiliki oleh petani. Sehingga pihaknya mendorong KEP menjadi korporasi petani yang berintegritas dengan pihak swasta, BUMD dan BUMDes. "Di Jawa Barat, Gapoktan di 9 kabupaten sudah bekerjasama dengan BUMDes dan BUMN. Saham BUMN sekitar 50 persen sedangkan saham KEP dan BUMDes 49 persen," ungkapnya, Jumat (9/3).
Ia menuturkan, pihaknya berharap KEP bisa lebih diperkuat agar keberadaannya menjadi lebih baik lagi dan berorientasi bisnis dan mendapatkan pendapatan untuk petani. Menurutnya, dalam memperkuat KEP pihaknya terus mengupayakan agar kapasitas para petani bisa lebih meningkat. Di antarany melalui pengetahuan tentang pemasaran.
Ke depan mereka di dorong bekerjasama dengan sumber permodalan, perbankan, sampai usaha para petani ini diasuransikan. Dia menambahkan, terus mengembangkan Gapoktan Madya yang kini jumlahnya mencapai 21 ribu poktan dan 2.000 poktan di kelas utama agar menjadi KEP yang berbadan hukum. Sehingga bisa berhubungan langsung dengan sumber permodalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika