REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan, pemerintah akan terus mengejar target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019. Salah satu yang akan dilakukan, kata Iskandar, adalah dengan memaksimalkan penggunaan KTP elektronik dalam pendaftaran rekening perbankan.

"Dengan menggunakan KTP elektronik masyarakat jadi lebih mudah untuk membuka rekening. Ini kita bicara seperti model di India," ujar Iskandar di Jakarta, Selasa (13/2).

Iskandar mengatakan, berdasarkan hasil survei Bank Dunia dalam Global Financial Index 2014, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 36 persen. Pemerintah Presiden Joko Widodo pun berupaya meningkatkan hal itu dengan menetapkan target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019.

Selain dengan memaksimalkan peran KTP elektronik, Iskandar mengaku akan menggandeng perusahaan telekomunikasi untuk bisa menyebarkan agen-agen laku pandai di berbagai daerah.

"Kami akan memperluas peran lembaga nonbank untuk penyediaan jasa keuangan. Kami memahami bahwa perusahaan telekomunikasi dan Kantor Pos adalah pelaku pasar potensial yang dapat mendorong pembukaan rekening dan layanan keuangan lainnya. Jaringan mereka sudah mapan di daerah perdesaan, kata Iskandar.

Selain itu, Financial Technology (Fintech) juga akan terus dikembangkan untuk bisa mendukung pencapaian target tersebut. Iskandar mengaku, saat ini peningkatan inklusi keuangan masih menghadapi tantangan kondisi geografis Indonesia. Selain itu, kepedulian masyarakat juga dinilai masih kurang untuk menggunakan layanan jasa keuangan dalam kehidupan.

"Kalau persoalan komunikasi saat ini akan berusaha dijembatani Palapa Ring. Jadi kita berharap itu bisa cepat selesai untuk mendukung inklusi keuangan," ujar Iskandar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika