REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melontarkan wacana mengenai produksi garam di berbagai daerah sebaiknya diserahkan kepada Kementerian Perdagangan.

"Mungkin sebaiknya pergaraman dimasukkan ke Kemendag saja," kata Menteri Susi di Jakarta, Senin.

Menurut Susi, hal tersebut karena KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan bantuan dalam rangka membantu petani garam nasional. Namun, persoalan tata niaga di dalam negeri dinilai masih belum kondusif dan konstruktif, serta kerap terasa sulit untuk dijalankan.

Menteri Kelautan dan Perikanan mencontohkan, jaringan transportasi dan konektivitas terkait komoditas garam yang dinilai mahal, padahal hal itu di luar kapasitas pihaknya. Susi juga menginginkan agar impor garam non-industri hanya boleh dilakukan oleh PT Garam sehingga impor garam konsumsi tidak seenaknya dapat masuk begitu saja.

Sebelumnya, KKP menyelesaikan pembangunan sebanyak enam gudang garam untuk menyimpan komoditas garam hasil produksi rakyat pada 2017. "Pembangunan enam gudang garam di enam lokasi telah diselesaikan," kata Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi.

Selain itu, KKP telah melaksanakan program prioritas 2017 termasuk pendataan garam nasional dan program Pugar (Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat) di 15 lokasi. Keenam gudang yang dibangun di sejumlah lokasi pada 2017 menambah dari enam gudang yang dibangun pada tahun 2016. Keenam gudang untuk komoditas garam yang dibangun pada 2017 antara lain terletak di Brebes, Demak, dan Rembang (ketiganya di Jawa Tengah).

Selain itu, gudang baru lainnya yang juga dibangun pada tahun yang sama adalah di Sampang dan Tuban yang terletak di Jawa Timur, serta di Kupang (NTT). Pada 2016, gudang untuk produksi garam rakyat telah terbangun di Cirebon dan Indramayu yang terletak di Jawa Barat, Pati (Jateng), Pamekasan (Jatim), Bima (NTB), dan Pangkep (Sulsel).

Ikuti Whatsapp Channel Republika