REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menolak rencana Bulog untuk mengimpor daging kerbau asal India sebanyak 100 ribu ton untuk tahun 2018. PPSKI menilai, kebijakan impor tidak berpihak pada peternak lokal.
"Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau di tahun lalu bagi peternak rakyat lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata Ketua Umum DPP PPSKI Teguh Boediyana, lewat keterangan tertulis, Senin (22/1).
Jika pemerintah beralasan impor daging kerbau dilakukan karena harganya lebih murah, Teguh menilai, kebijakan yang sama harusnya juga diterapkan untuk komoditas pangan lain, seperti beras dan jagung. Sebab, harga beras dan jagung di negara tetangga juga lebih murah.
PPSKI menilai, pemerintah telah gagal mewujudkan program swasembada daging sapi di tahun 2010 dan 2014. Kegagalan itu, kata Teguh, berimplikasi pada pemenuhan daging sapi impor sebanyak 50 persen dari kebutuhan nasional. "Sangat tidak adil kegagalan pemerintah sekarang ditimpakan kepada peternak sapi dan kerbau lokal dengan mengimpor daging yang murah," kata dia.
Karena itu, PPSKI meminta pemerintah meninjau kembali rencana impor daging kerbau di tahun ini. Sebelumnya, Perum Bulog mengungkap rencana impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton untuk tahun 2018. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, impor dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga daging pada bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri yang akan jatuh pada pertengahan tahun ini.