REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.151,1 triliun atau 89,7 persen dari target APBN-P 2017 yang sebesar Rp 1.283,6 triliun. Meski terjadi kekurangan penerimaan pajak atau shortfall sebesar Rp 132,5 triliun, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan tetap mengapresiasi capaian kinerja tersebut.

Robert menuturkan, penerimaan pajak 2017 mengalami pertumbuhan 4,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, kata dia, pertumbuhan penerimaan lebih tinggi lagi jika penerimaan dari program Amnesti Pajak dan revaluasi aset tetap yang sifatnya tidak berulang.

"Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak 2017 mencapai 15,8 persen," ujar Robert dalam paparan realisasi kinerja DJP 2017 di Jakarta, Jumat (5/1).

Robert merinci, realisasi penerimaan DJP pada 2017 untuk Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas adalah sebesar Rp 596,89 triliun atau mencapai 80,42 persen dari target. Capaian itu menurun 5,27 persen dibandingkan penerimaan PPh Non Migas 2016 yang sebesar Rp 630,1 triliun.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah sebesar Rp 480,73 triliun atau mencapai 101 persen dari target. Capaian itu meningkat 16,62 persen dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya.

Selain itu, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Migas adalah sebesar Rp 49,96 triliun atau mencapai 119,6 persen dari target. Capaian itu meningkat 38,4 persen dibandingkan penerimaan PPh Migas 2016.

Menurut Robert, pertumbuhan penerimaan disebabkan oleh faktor perbaikan ekonomi terutama di sektor komoditas seperti pertambangan dan perkebunan. Selain itu, pertumbuhan sektor utama pajak juga dinilai cukup kuat. Hal itu dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak dari industri pengolahan sebesar 17,1 persen dan perdagangan yang tumbuh 22,9 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika