REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2018 sebesar 5,4 persen. Target pertumbuhan ini dinilai relatif sulit untuk direalisasikan.

"Kalau tahun ini (2017) cuma 5,05 persen maka 2018 terlalu optimis bisa tumbuh 5,4 persen. Ujungnya akan ada beberapa kali revisi. Ini bisa membuat kredibilitas pemerintah dalam merencanakan anggaran berkurang," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (25/12).

Bhima berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih baik dengan tumbuh 5,1 persen. Ia menilai, harga komoditas akan menjadi penopang perekonomian. "Jika ekspor komoditas naik, perekonomian di daerah penghasil komoditas mentah seperti Sumatera dan Kalimantan ikut tumbuh positif," ujarnya.

Selain mendorong ekspor, Bhima mengaku, untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di 2018 adalah dengan melakukan percepatan aneka insentif fiskal di paket kebijakan. Ia mengatakan, lebih dari 14 persen penyerapan tenaga kerja nasional berasal dari sektor industri manufaktur. "Kalau paket kebijakan yang diharapkan membantu industri tidak mampu jadi stimulus maka penyerapan tenaga kerja dipastikan tidak optimal. Ujungnya pendapatan masyarakat untuk lebih banyak belanja jadi stagnan," ujarnya.

Selain itu, Bhima mengimbau menjelang tahun politik pengusaha dan investor membutuhkan iklim investasi yang stabil. "Hindari kegaduhan dan kebijakan yang membuat cemas dunia usaha khususnya ketidakpastian perpajakan," ujar Bhima.

Ikuti Whatsapp Channel Republika