REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menurut laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2017 yang dirilis Bank Dunia, ekonomi Indonesia terus menguat pada kuartal tiga 2017. Hal ini ditopang membaiknya harga komoditas serta permintaan domestik dan eksternal yang kuat, .

Bank Dunia menyatakan, pertumbuhan PDB riil naik dari 5,0 persen pada kuartal dua menjadi 5,1 persen di kuartal tiga 2017. Pertumbuhan investasi berada di level tertinggi dalam empat tahun terakhir dan investasi asing langsung yang ditunjukkan melalui aliran dana masuk bersih juga mencatat angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Volume ekspor dan impor mencatat pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya sejak 2012.

Kepala Perwaklian Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A. Chaves, menyatakan, selain faktor eksternal seperti harga komoditas yang lebih tinggi dan pertumbuhan global yang lebih kuat, ekonomi Indonesia yang kokoh didukung perbaikan lingkungan usaha. Hal ini menarik lebih banyak investasi asing langsung serta investasi modal publik yang lebih banyak.

''Itu merupakan dampak positif langsung dari pengurangan subsidi bahan bakar dua tahun lalu dan mencerminkan pentingnya pemerintah tetap gigih mereformasi kebijakan penting seperti meningkatkan pengumpulan pajak dan mengatur subsidi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia,'' ungkap Chaves melalui keterangan tertulis, Kamis (14/12).

Konsumsi swasta menunjukkan tanda pemulihan. Penjualan barang konsumtif seperti mobil dan motor kembali naik. Khusus sepeda motor, pada kuartal tiga naik dua digit setelah tiga tahun berturut-turut mengalami kontraksi.

Pertumbuhan PDB riil 2017 diproyeksikan sebesar 5,1 persen dan naik menjadi 5,3 persen pada 2018 yang didorong oleh pertumbuhan investasi, pemulihan konsumsi, dan peningkatan belanja pemerintah.

Belanja pemerintah yang efektif juga penting bagi pembangunan ekonomi. Lebih dari setengah total belanja pemerintah di semua tingkat pemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dimana 38 persen dikelola pemerintah kabupaten kota dan 15 persen oleh provinsi.

Alokasi sumber daya yang merupakan hasil kebijakan desentralisasi sejak awal tahun 2000, mencerminkan tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar, terutama dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.

Desentralisasi meningkatkan peluang solusi lokal bagi masalah lokal. Akses layanan umum naik dalam 15 tahun terakhir melalui desentralisasi. Namun capaian antar pemerintah daerah sangat bervariasi.

Dalam laporan bertajuk Mewujudkan Hasil Desentralisasi, Bank Dunia mengkaji kinerja pemerintah daerah dan mengidentifikasi mekanisme agar kinerja pemerintah daerah lebih baik.

Kepala Ekonomi Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander mengatakan, untuk meningkatkan layanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan tiga 'i'. Pertama, insentif agar pemakaian sumber daya dari pemerintah pusat bisa lebih baik.

Ke dua, informasi yang lebih banyak kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Ini penting untuk memantau kinerja pemerintah daerah. ''Ke tiga, interaksi antara masyarakat dan dunia usaha bersama pemerintah daerah dan penyedia layanan untuk menuntut mutu yang lebih baik,'' kata Sander.

Peluncuran laporan Indonesia Economic Quarterly edisi Desember 2017 merupakan bagian dari Voyage ke Indonesia, serangkaian acara menjelang 2018 IMF-World Bank Annual Meetings di Bali. Pembuatan laporan ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade.

Ikuti Whatsapp Channel Republika