Sabtu 09 Dec 2017 16:42 WIB

Indonesia Perjuangkan Isu Ketahanan Pangan di WTO

Program Pangan Murah. Warga membeli sembako pada kegiatan Program Pangan Murah di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (6/11).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Program Pangan Murah. Warga membeli sembako pada kegiatan Program Pangan Murah di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan memperjuangkan isu ketahanan pangan pada Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO) ke-11 di Buenos Aires, Argentina pada 10-13 Desember 2017. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan Indonesia konsisten memperjuangkan isu-isu dalam KTM WTO sebelumnya serta mandat dalam Agenda Pembangunan Doha (DDA).

"Berlandaskan pada mandat dan perkembangan perundingan-perundingan KTM sebelumnya, beberapa isu didedikasikan untuk dibahas seperti isu Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism," kata Iman dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (9/12).

Iman menambahkan Indonesia bersama dengan negara-negara berkembang lainnya berkepentingan untuk mengawal kedua isu tersebut karena berpengaruh besar terhadap kebutuhan stok pangan. Tujuannya, agar Indonesia dan negara-negara berkembang dapat mewujudkan ketahanan pangan.

Isu-isu dalam KTM WTO ke-11 yang akan dibahas dan merupakan kepentingan Indonesia antara lain adalah pertanian dan subsidi perikanan. Selain itu, akan diangkat pula isu-isu baru seperti isu mengenai perdagangan jasa, perdagangan elektronik (e-commerce), fasilitasi investasi, hingga UKM.

Indonesia juga diminta ikut ambil bagian membuat joint ministerial declaration, terutama dalam masalah perdagangan terkait gender dan masalah subsidi terhadap bahan bakar fosil. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Pada KTM WTO ke-10 di Nairobi, Kenya, para menteri menghasilkan kesepakatan atas isu-isu pertanian dan isu-isu yang terkait dengan negara-negara kurang berkembang. Kesepakatan tersebut dirangkum dalam Paket Nairobi.

Sebelum melaksanakan KTM WTO ke-11, Enggartiasto sebagai koordinator kelompok G-33, yang terdiri atas 47 negara anggota, akan memimpin Rapat Menteri G-33.

Rapat tersebut bertujuan untuk memantapkan posisi negara-negara berkembang terhadap isu Public Stockholding for Food Security Purposes dan Special Safeguard Mechanism. Pertemuan G-33 tersebut diharapkan akan menghasilkan pernyataan sikap bersama di bidang pertanian di antara negara-negara anggota.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement