REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong agar perusahaan manajer investasi yang menerbitkan produk syariah untuk membentuk Unit Pelaksana Investasi Syariah (UPIS). Berdasarkan POJK Nomor 61 Tahun 2016, batas maksimal pembentukan UPIS sampai akhir tahun ini atau 29 Desember 2017.
Direktur Pasar Modal Syariah OJK, Fadilah Kartikasasi, mengatakan POJK tersebut mengatur pembentukan manajer investasi syariah, serta kewajiban manajer investasi yang telah menerbitkan produk syariah untuk membentuk UPIS.
"Spin off tidak wajib. POJK No 61 Tahun 2016 mengatur kalau mau bikin manajer investasi syariah silakah, tapi kalau tidak mau bikin, manajer investasi yang ada sekarang wajib membentuk UPIS. Yang penting di MI ada unit yang khusus mengelola syariah. Karena kami ingin mereka lebih fokus," jelas Fadilah kepada wartawan di Jakarta, Senin (4/12).
Menurutnya, dari sekitar 80 lebih manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, ternyata belum semuanya membentuk UPIS. Data di OJK menyebutkan baru sekitar 50 persen yang membentuk UPIS. Sebagian masih proses pembentukan. "Deadline sampai akhir tahun ini mereka wajib membentuk UPIS, kalau tidak, berarti mereka tidak patuh terhadap aturan," ujarnya.
Fadilah menceritakan, sebelum POJK tersebut terbit, dalam pembahasannya OJK ingin membuat aturan kewajiban pemisahan (spin off) unit pelaksana syariah dengan konvensional. Namun, sambutan dari pasar menyatakan belum siap. Akhirnya OJK mewajibkan pembentukan divisi khusus yang mengelola syariah.
"Paling tidak, mereka harus fokus. Ada Key Performance Indicators (KPI), ada target dan lebih terarah," tuturnya.
Berdasarkan Statistik Reksadana Syariah per Oktober 2017 yang diterbitkan OJK menyebutkan sudah terdapat 172 produk reksadana syariah dengan total dana kelolaan Rp 22,36 triliun. Jumlah produk reksadana syariah hanya 10 persen jika dibandingkan total produk reksadana secara nasional yang sebanyak 1.704 produk.
Sedangkan total dana kelolaan reksadana syariah hanya 5,22 persen dari total dana kelolaan reksadana secara nasional yang mencapai Rp 428,53 triliun. Artinya, pangsa pasar (market share) reksadana syariah baru 5,22 persen terhadap reksadana secara nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
