REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan arahan kepada para menteri bidang ekonomi untuk mempercepat proses perundingan perjanjian perdagangan bebas, yang menjadi prioritas pada 2017 dan 2018. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, sebelumnya para menteri ekonomi telah melakukan rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenai percepatan tersebut.
"Kami akan membentuk satu tim dalam waktu dua minggu dengan mapping dari masing-masing kementerian, dan tadi dipertajam lagi oleh pak wakil presiden," ujar Enggar ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Rabu (1/11).
Wakil Presiden menggelar rapat internal untuk mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar, dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.
Enggar menjelaskan, dalam rapat tersebut wakil presiden mempertajam mekanisme dan koordinasi untuk mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas. Selain itu, wakil presiden mengingatkan agar tidak ada pergantian personel dalam tim perundingan tersebut. Percepatan perundingan perjanjian perdagangan bebas ini sangat penting untuk meningkatkan ekspor Indonesia, dan sebagai upaya dalam mencari pasar baru.
"Intinya adalah sekarang ini kita ketinggalan dengan negara-negara lain terutama di ASEAN, pada saat kita tertinggal dalam hal perjanjian-perjanjian dnegan mitranya, maka ekspor kita berpotensi akan menurun," kata Enggar.
Enggar mengatakan, saat ini Indonesia sedang menyelesaikan 16 perundingan perjanjian perdagangan bebas. Untuk 2017 ini, Indonesia fokus menyelesaikan tiga perundingan yaitu Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement.
Kemudian, pada 2018 ada tiga perundingan yang akan diselesaikan yakni Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, Regional Comprehensive Economic Partnership, dan perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Iran. Selain itu, Indonesia akan melakukan review perjanjian perdagangan bebas yang sudah berjalan dengan Jepang dan Pakistan.
"Ada juga (perundingan perjanjian perdagangan bebas) yang lagi on going dan itu tidak bisa kita abaikan, jadi semua tetap berjalan hanya saja prioritasnya di 2017 diselesaikan yang tiga itu," ujar Enggar.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengatakan, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Australia, negara-negara EFTA, dan Chile memiliki potensi yang besar terutama dalam upaya untuk membuka pasar baru. Misalnya, Australia meminta agar Indonesia membuka pasar produk-produk buah tropis. Kemudian, negara-negara EFTA yang terdiri dari Swiss, Iceland, Liechtenstein, dan Norwegia memiliki potensi untuk investasi teknologi tinggi.
"Khusus untuk Chile, kita buka pasar baru, karena kita tidak pernah punya perjanjian perdagangan bebas di Amerika Latin dan ini akan menjadi yang pertama," ujar Iman.
Iman menjelaskan, Chile telah menyatakan keinginannya untuk membeli sejumlah produk dari Indonesia seperti kerajinan, footwear, suku cadang mobil, CPO, dan produk karet. Namun, selama ini masih terkena tarif antara enam persen sampai 22 persen dibandingkan dengan membeli dari Malaysia yang tarifnya sudah nol persen. Dengan melihat kondisi ini, maka Pemerintah Indonesia mendorong agar perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Chile bisa cepat selesai untuk membuka pasar ekspor baru.
Iman mengatakan, pada 2018 Kementerian Perdagangan mengusulkan untuk memulai perundingan dengan 13 mitra runding, di antaranya Turki, Peru, Mozambik, Nigeria, Kenya, Maroko, Afrika Selatan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
