REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terus mendorong partisipasi swasta dalam mewujudkan program satu juta rumah. Sebab, hanya 10 persen hingga 15 persen satu juta rumah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"APBN tidak akan berubah dari itu, kita ada deviasi sekitar 25 persen. Kita dorong swasta," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenpupera Danis Hidayat Sumadilaga di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10).

Dalam mewujudkan program satu juta rumah diakui Danis bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ada partisipasi dari swasta, BUMN, dan Real Estat Indonesia (REI). Ia meminta keterlibatan swasta dalam membangun rumah susun Transit Oriented Development (TOD) bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Contohnya, TOD di Pondok Cina, Depok yang bisa terbangun 3.000 unit.

"Nah, itu kita dorong swasta memanfaatkan aset yang ada dengan kriteria tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah," kata dia.

Saat ini, dari target satu juta rumah per tahun, Kemenpupera belum berhasil memenuhinya. Danis menjelaskan, pada 2015 pihaknya baru bisa menyediakan 700 ribu unit, 800 ribu unit pada 2016, dan 700 ribu unit pada tahun ini. Itu artinya baru tercapai 2,2 juta unit dari target tiga juta unit dalam tiga tahun.

"Ini akan tercapai insyaallah untuk perumahan sekitar 74 persen," katanya. Di sisa waktu dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, ia optimis realisasi program satu juta rumah bisa mencapai lebih dari 80 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika