REPUBLIKA.CO.ID,MUSI BANYUASIN -- Kepala Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Dono Boestami menjelaskan Industri Kelapa sawit merupakan industri stategis nasional yang menjadi penopang devisa negara. Namun, produktivitas kelapa sawit Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi.
Saat ini produktivitas kelapa sawit indonesia hanya 3,7 ton hektar per tahun dimana potensi dapat mencapai 8 ton hektare per tahun. Faktor utama rendahnya produktivitas kelapa sawit indonesia adalah kondisi pertanaman kelapa sawit khususnya rakyat yang sudah tua dan rusak serta penggunaan benih yang sebagian petani belum menggunakan benih unggul bersertifikat. Oleh karena itu perlu dilakukan peremajaan tanaman kelapa sawit seluas kurang lebih 2,4 juta ha.
Hal ini menurut Dono harus diselesaikan. Ia menilai, jika untuk bisa meningkatkan produksi kelapa sawit hanya mengandalkan korporasi saja, maka tidak akan mencukupi target nasional. Maka, ia nilai perlu ada dorongan dari pemerintah untuk bisa membereskan perkebunan milik rakyat sehingga bisa memberikan multiplier effect.
"Untuk mendukung pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit pekebun, pemerintah telah menghimpun dana pungutan ekspor CPO yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta didukung oleh kredit dari perbankkan," ujar Dono di Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (13/10).
Dono mengatakan saat ini, luas perkebunan kelapa sawit saat ini seluas 11,91 juta hektar dengan produksi sebesar 33,22 juta ton dengan luas perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 4,65 juta ha dengan produksi sebesar 10,86 juta ton. Sedangkan potensi penerimaan yang bisa digali dari sektor ini bisa mencapai Rp 277 triliun per tahun.
Kedepan, Dono mengatakan terkait dengan pemanfaatan dana bantuan peremajaan kebun kelapa sawit pekebun tahun 2017 sampai saat ini yang telah mengusulkan seluas 14.574 ha dari 5 provinsi (Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah).
"Untuk meningkatkan daya saing petani sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah fokus juga pembinaan penguatan kelembagaan petani menuju korporasi petani yang kuat," ujar Dono.