REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, penurunan daya beli masyarakat bukan hanya sekedar isu yang dihembuskan sebagai 'alat' lawan politik, tapi merupakan fakta yang terjadi.
"Sadarlah, presiden telah keliru bahwa industri tumbuh 16,9 persen dan menyatakan tidak ada penurunan daya beli masyarakat dan buruh. Isu itu hanya gorengan lawan politik, itu tidak benar," kata Said Iqbal pada aksi Hari Upah Layak Internasional di Jakarta, Sabtu (7/10).
Said Iqbal merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo pada rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Selasa (3/10) malam yang menyebutkan isu penurunan daya beli masyarakat sengaja dihembuskan oleh lawan politik untuk kepentingan Pilpres 2019.
"Kami hari ini turun ke jalan karena fakta di lapangan sudah hampir 50 ribu orang mengalami PHK. Ini fakta bukan sekedar angka dari pembisik presiden, turunlah ke lapangan dan lihat itulah fakta yang dihadapi," kata dia.
Ia berpendapat bahwa pernyataan tersebut keliru karena saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat, harga kebutuhan pokok yang melambung, naiknya tarif dasar listrik serta BBM.
Di samping itu, upah buruh murah, juga terjadi PHK diberbagai sektor industri di seluruh Indonesia sehingga semakin melemahkan daya beli buruh dan masyarakat. Akibatnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Meski ia mengakui terjadi pergeseran dari transaksi offline ke transaksi online namun tidak begitu berdampak besar karena diperkirakan transaksi online atau berbelanja melalui ecommerce hanya 1,5 persen dari total transaksi.
"Jadi online itu hanya menyerap ratusan tenaga kerja tapi faktanya akibat daya beli buruh dan rakyat yang menurun telah terjadi PHK besar-besaran, hampir 50 ribu buruh ter PHK dalam tiga bulan terakhir," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
