REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran gagal menjawab tekanan biaya hidup masyarakat. Mayoritas publik menilai pungutan dan pajak pemerintah memberatkan, sementara stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.

Peneliti Ekonomi Celios, Bakhrul Fikri, menilai rendahnya penilaian publik terhadap kinerja ekonomi menjadi indikasi kegagalan kebijakan menjawab daya beli masyarakat. “Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat,” ujar Bakhrul dalam keterangan tertulis, Ahad (19/10/2025).

Celios mencatat, 53 persen publik menilai stimulus ekonomi tidak berdampak pada kebutuhan dasar. Sementara 43 persen menilai upaya pemberantasan korupsi di sektor ekonomi belum optimal.

Bakhrul menegaskan, momentum ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi. “Pemerintah perlu memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat, salah satunya MBG,” tegasnya.

Dalam survei itu, 72 persen responden menilai kinerja ekonomi nasional masih buruk. Publik menilai kebijakan yang dikeluarkan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat dan belum mampu menekan kenaikan harga barang pokok.

Celios menilai, lemahnya kinerja ekonomi selama satu tahun pemerintahan menjadi faktor utama turunnya kepercayaan publik. Penurunan daya beli dan tingginya beban pajak disebut memperdalam kesenjangan sosial di lapisan masyarakat menengah ke bawah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika