REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Presiden Joko Widodo mendorong reformasi besar-besaran yang mendasar untuk mendukung kemudahan berbisnis terutama dalam kecepatan proses perizinan agar Indonesia menjadi negara tujuan investasi dunia.

"Itu terutama untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam ease of doing business," kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan pidato kunci dalam Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/9).

Presiden Jokowi menargetkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia berada pada posisi ke-40 dari posisi saat ini ke-90 yang dinilai masih terlampau jauh, walaupun ada peningkatan dari sebelumnya menduduki peringkat ke-106 tahun 2016 dan sebelumnya posisi ke-120. Untuk itu, pemerintah akan memangkas peraturan yang menghambat atau sistem lama yang sudah tidak relevan lagi di tengah era serba cepat dan momentum yang saat ini dinilai tepat.

Kepala Negara menyebutkan predikat investment grade alias layak investasi yang baru-baru ini diberikan lembaga pemeringkat internasional "Standard and Poor's" menjadi momentum bagi Indonesia menjaring investasi. Jokowi juga mengatakan "Organisation for Economic Cooperation and Development" (OECD) yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan.

"Kalau melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi yang baik sedangkan negara lain dan ekonomi dunia semua lambat dan tidak baik. Di negara G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan tiga besar setelah India, Cina yang patut disyukuri," ucap Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika