REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Seribu orang petani tebu asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jabar ikut berunjuk rasa ke Istana Negara, Jakarta, Senin (28/8). Dalam aksinya, mereka memprotes berbagai kebijakan pemerintah terkait gula yang membuat nasib petani tebu terpuruk.

''Kami berangkat dengan menggunakan 16 buah bus dari Cirebon,'' kata Wakil Ketua DPD APTRI Jabar, Mae Azhar, saat dihubungi Republika melalui telepon selulernya, Senin (28/8). Dia saat ini masih melakukan aksi di Jakarta.

Mae menjelaskan, para petani tebu sangat kecewa dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang gula. Di antaranya mengenai kebijakan gula impor rafinasi, yang saat ini ternyata membanjiri pasaran.

Padahal, di saat bersamaan, gula petani justru tidak laku terjual. Para petani pun menanggung kerugian yang besar.

Para pedagang beralasan tak mau membeli gula petani karena adanya kebijakan PPN 10 persen pada gula tebu. Petani tebu pun sangat menyesalkan adanya PPN 10 persen, yang belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, meski beberapa hari lalu kebijakan itu tak jadi diberlakukan untuk gula tebu.

Tak berhenti sampai di situ, nasib petani tebu semakin terpuruk setelah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyegel ribuan ton gula petani dengan alasan tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Padahal tahun-tahun sebelumnya, tidak pernah ada pengecekan mengenai kualitas gula petani. ''Kami minta kejelasan dari Kemendag mengenai penyegelan itu,'' tukas Mae.

Mae menambahkan, pihaknya juga menolak pembelian Bulog terhadap gula petani dengan harga Rp 9.700 per kg. Petani berharap, jika Bulog ingin membeli gula petani, maka harganya minimal Rp 11 ribu per kg.

Menurut Mae, para petani tebu pun mendesak pemerintah agar menaikkan harga eceran tertinggi (HET) dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14 ribu per kg. Selain itu, Kementerian BUMN juga diminta untuk segera merevitalisasi pabrik gula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika