REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengandalkan utang sebagai solusi untuk menutup defisit APBN yang diperluas menjadi 2,92 persen. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Scenaider Siahaan mengatakan, sebagian besar utang didapat dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"(Jenisnya) SBN rupiah dan SBN valuta asing, maksimal 25 persen dari gross issuance," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (30/7).
Selain SBN, menurut Scenaider, pemerintah juga akan melakukan penarikan pinjaman, baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri.
Dihubungi terpisah, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan, Loto Srianita Gintingmengatakan, meski mengandalkan utang untuk menutup defisit, ia menyebut penggunaan utang yang produktif justru akan menimbulkan dampak positif. Sebab, utang yang produktif akan menghasilkan pertumbuhan output yang jauh lebih besar daripada pertambahan utang.
"Rasio utang terhadap PDB Indonesia juga sangat aman, yakni sekitar 28 persen. Masih di bawah batas yang ditetapkan Undang-Undang, yaitu maksimal 60 persen," ujar Loto. Meski APBN-P yang disahkan defisit 2,92 persen, Loto menyebut, Kementerian Keuangan tetap memproyeksikan sampai akhir tahun mendatang defisit hanya 2,67 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
