REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti realisasi APBN tahun anggaran 2025. Huda menyampaikan realisasi penerimaan mengalami penurunan sebesar -3,3 persen dan hanya 91,7 persen dibandingkan dengan APBN.
"Penurunan tersebut disumbang oleh kinerja penerimaan pajak yang mengalami shortfall," ujar Huda di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Huda mengatakan realisasi penerimaan pajak hanya 87,6 persen dan turun sebesar Rp14 triliun atau 0,7 persen dibandingkan pada 2024. Huda menyampaikan penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk.
"Penerimaan pajak yang buruk, disumbang oleh penurunan penerimaan PPN dan PPNBm yang turun hingga 4,6 persen atau turun Rp38,3 triliun," ucap Huda.
Huda menyampaikan penurunan tersebut mengkonfirmasi terkait daya beli yang sedang melemah sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang terus melemah. Pun dengan PPh Badan yang mengalami penurunan 4,3 persen.
"Geliat industri di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup tajam. Penurunan penerimaan pajak memberikan gambaran anomali terkait perekonomian kita yang melemah," sambung Huda.
Dengan realisasi penerimaan yang jeblok, lanjut dia, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 2,7 persen atau Rp91,7 triliun. Huda menyebut belanja pemerintah pusat terkait dengan belanja K/L mengalami peningkatan yang cukup tajam.
Huda menyampaikan realisasi belanja K/L hingga 129,3 persen dibandingkan APBN atau mengalami kenaikan hingga Rp176,4 triliun. Huda mengatakan kenaikan tersebut didapatkan dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp51,5 triliun.
"Akibat kondisi penerimaan yang jeblok namun belanja negara yang masih tumbuh, defisit APBN semakin melebar. Padang outlook APBN 2025, rasio defisit APBN terhadap GDP diprediksi mencapai 2,78 persen," lanjut Huda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika