REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menilai Indonesia belum merealisasi investasi yang cukup di sektor infrastruktur. Selain itu, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur juga masih rendah.

Menteri Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki menjelaskan, berdasarkan data Bank Dunia, badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia terlalu memiliki peran dalam menjalankan semua proyek infrastruktur. Hal tersebut cukup berpengaruh pada investor atau perusahaan swasta yang ingin ikut serta membangun infrastruktur di Indonesia.

"Menurut keluhan investor, perusahaan yang mendapatkan penugasan ternyata perusahaan anak cucu BUMN sendiri. Ini dia minta supaya diberi ruang yang sama," ujarnya, Kamis (27/7).

Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno menampik hal tersebut. Menurutnya, selama ini kontribusi perusahaan BUMN justru masih kecil atas semua proyek infrastruktur maupun pengerjaan proyek minyak, gas, dan batubara.

Dia mencontohkan, untuk mengerjakan proyek jalan tol trans Jawa, Kementerian BUMN harus membeli izin dari pihak swasta yang sudah 15-20 tahun tidak dikerjakan. Dana yang digunakan untuk membeli izin ini memakai dana talangan yang harus segera dibayar, dengan mempercepat proyek jalan tol tersebut. Sehingga dana pinjaman bisa lebih cepat terlunasi.

"Kalau kita lihat pertambangan ini, mana coba. Lihat hanya ada 10 persen (BUMN) dari semua izin pertambangan yang ada di Indonesia," paparnya.

Dengan minimnya peran BUMN ini, pemerintah seharusnya bisa sadar bahwa BUMN wajib menjadi pelaku utama dalam pengerjaan proyek yang ada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika