REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati asumsi dasar makro ekonomi untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan final Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah selanjutnya akan melakukan finalisasi terkait postur RAPBN 2018 yang kemudian akan dibahas di paripurna dan dibacakan oleh Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan 2018. Dalam asumsi makro yang disepakati, pertumbuhan ekonomi dipatok lebih moderat dari sebelumnya berada di rentang 5,4-6,1 persen menjadi 5,2-5,6 persen.
Revisi pertumbuhan tersebut dilakukan melihat kondisi ekonomi dunia yang relatif pulih namun tetap memperhartikan risiko-risiko yang datang dari fluktuasi harga komoditas. Tak hanya itu, angka pertumbuhan ekonomi yang dipatok lebih moderat juga diharapkan mampu memberikan optimisme kepada pasar.
"Kami akan lakukan finalisasi dari kesepakatan ini untuk kami gunakan dalam postur anggaran baik detil untuk asumsi dan belanja APBN 2018," ujar Sri dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran, Rabu (5/7).
Sri mengaku bahwa pemerintah secara khusus mencermati kinerja perdagangan Indonesia yang sejak akhir 2016 memberikan tren peningkatan. Menurutnya, pemerintah perlu melihat lebih teliti apakah kinerja ekspor bisa mempertahankan capaian positifnya lantaran perdagangan menjadi tumpuan utama pertumbuhan Indonesia.
Apalagi, setelah konsumsi rumah tangga diprediksi mengalami kelesuan hingga akhir tahun. "Itu yang kami lihat secara langsung karena mereka pengaruhi ekspor impor, capital flow," katanya.
Selain pertumbuhan ekonomi yang dipasang moderat, pemerintah dan perlemen menyepakati tingkat inflasi di level 2,5-4,5 persen, nilai tukar rupiah di rentang Rp 13.300 hingga Rp 13.500 per dolar AS, dan suku bunga SPN 4,8-5,6 persen. Sementara target-target yang berkaitan dengan kondisi sosial Indonesia, yakni angka pengangguran dipatok di angka 5,0-5,3 persen, kemiskinan di rentang 9,5-10 persen, dan rasio gini diyakini bisa menyentuh angka 0,38.
Selain asumsi dasar makro yang menjadi pegangan pemerintah dalam menyusun RAPBN 2018, pemerintah juga memperlebar ruang defisit dalam RAPBNP tahun 2017 ini ke angka 2,67 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dibanding target yang dipasang sebelumnya yakni 2,41 persen dari PDB.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap akan menjaga angka defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB sesuai ketetapan UU APBN. Keyakinan pemerintah untuk bisa menahan angka defisit di bawah 3 persen, ujar Sri, bisa dicapai dengan keyakinan belanja kementerian dan lembaga bisa menyebtuh 95 persen tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika