REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) mendapat alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2018 terbesar, Rp 106,9 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan pada empat sektor yaitu peningkatan konektivitas sebesar Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun dan perumahan Rp 9,6 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan jalan baru sepanjang 864 kilometer (km), preservasi jalan nasional 46 ribu km dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 km.
"Target pembangunan jalan tol Pemerintah tahun 2018 sendiri ditargetkan tambahan 615 km jalan tol baru, namun yang menjadi porsi pemerintah dan didanai melalui APBN hanya sepanjang 25 km," ujarnya, Rabu (16/8).
Itu artinya, pemanfaatan APBN untuk membangun jalan tol dengan nilai investasi total Rp 260 triliun sebagian besar akan menggunakan pendanaan dari investor atau badan usaha.
Anggaran Kementerian PUPR menitikberatkan pada belanja modal sebesar 70 persen untuk konstruksi, peralatan, mesin dan pengadaan tanah di luar proyek strategis nasional yang sudah dibiayai oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Alokasi besar yang diberikan tersebut sejalan dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai dengan fokus RAPBN 2018 mendorong pemerataan dan keadilan.
Peran infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen pada 2018 dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Belanja infrastruktur tahun 2018 mendapatkan alokasi sebesar Rp 409 triliun dari total belanja Rp 2.204,4 triliun yang diperuntukan bagi pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara dan informasi dan telekomunikasi.
Guna mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan. Dari angka tersebut, 11 bendungan baru dan 36 on going. Selain itu akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54 ribu hektare dan rehabilitasi seluas 160 ribu hektare jaringan irigasi yang rusak.
Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik.
Pengolahan air limbah diberbagai daerah, kata dia, juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga.
Penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turut menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun (Rusun), 180 ribu rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, serta bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit.
Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi berupa Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun sebagai modal awal Tabungan Perumahan (Tapera) dan Rp 2,2 triliun kepada Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP).
Percepatan pelaksanaan kegiatan TA 2018 akan dilakukan dengan penyederhanaan pemaketan dan pelelangan dini yang dimulai Oktober 2017. Basuki menambahkan, dengan besarnya belanja konstruksi, pihaknya akan menerbitkan regulasi sehingga pekerjaan konstruksi tidak didominasi oleh kontraktor besar dan BUMN tapi juga kontraktor kecil.
"Saat ini pekerjaan dibawah Rp 50 miliar hanya boleh dikerjakan oleh kontraktor kecil. Saya mau naikkan bahwa kontraktor besar dan BUMN tidak boleh ikut lelang proyek dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. Supaya kontraktor kecil bisa berkembang," tegas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
