REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah sudah siap melepas kewenangan operasi blok mahakam kepada Total E&P Indonesie sebesar 39 persen.

Menurutnya, dalam pertemuan terakhir pemerintah dengan pimpinan Total, perusahaan migas asal Prancis tersebut sepakat untuk membeli 39 persen kepemilikan atau bagian operasi di Blok Mahakam. Sebelumnya, pihak Total ingin mendapatkan bagian tersebut secara cuma-cuma.

"Saya dilaporkan sama Pak Archandra. Mereka maunya gratis, ya nggak bisa gitu dong. Kalau mau ya beli. Kita siap jual ke Total kalau dia mau," ujar Luhut di Kantornya, Selasa (23/5).

Seperti diketahui, pada 6 April lalu, CEO Total Patrick Pouyanne dan Presiden Direktur Total E&P Indonesie Arnauld Breuillac mengunjungi kantor Kementerian ESDM guna membahas perkembangan Blok Mahakam. Pertemuan itu dipimpin oleh Arcandra Tahar.

Meski sudah mendengar permintaan Total, Arcandra mengatakan pemerintah sebenarnya lebih condong tetap bertahan pada keputusan awal, yakni Total E&P Indonesie serta Inpex hanya mendapat 30 persen hak kelola. Namun, pemerintah tetap meminta kepada Total menyampaikan keinginannya tersebut secara resmi.

Dengan begitu, surat tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. “Kami bilang ajukan saja dulu suratnya, nanti dievaluasi," kata Arcandra.

Arcandra tidak mengetahui pertimbangan Total menginginkan hak kelola sebesar 39 persen di Mahakam. Yang jelas, keputusan terkait hak kelola untuk kontraktor eksisting berada di tangan Pertamina karena pembahasannya melalui proses bisnis antarkorporasi.

Di sisi lain, dia menolak memberikan hak operator kepada Total karena perusahaan asal Prancis ini sudah mengoperasikan Blok Mahakam selama 50 tahun. Hal itu pun sudah dipahami oleh manajemen Total. "Saya tanya apa Total berkeberatan (dengan keputusan itu)? Dia (Total) jawab oke," kata Arcandra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika