REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah saat ini tengah berupaya menarik investor baik asing maupun domestik untuk menanamkan investasi ke tanah air. Kendati demikian, berbagai upaya pemerintah dalam menarik investor ini dikhawatirkan oleh sejumlah kalangan justru mengarah ke masalah-masalah politik, bukan dalam aspek peningkatan ekonomi.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kepala BIN untuk menjelaskan terkait langkah pemerintah dalam menangani kegiatan investasi dalam negeri. “Presiden tekankan tadi dalam sidang kabinet, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial. Sekarang ini muncul persepsi apakah Indonesia terdistraksi atau kita makin khawatir apabila aspek-aspek isu politik mendominasi dalam penanganan investasi di dalam negeri,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (22/5).

Presiden juga meminta aparat hukum menjelaskan kepada masyarakat terkait upaya investor asing yang ingin membangun Indonesia. Para investor tersebut tak bermaksud untuk mengancam Indonesia.

“Menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi, dan apakah yang dilakukan oleh para investor itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia,” jelasnya.

Investasi, kata dia, membuka peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat di tanah air. Selain itu, investasi juga diperlukan untuk membangun Indonesia yang jauh tertinggal dari negara lainnya di bidang infrastruktur. Diharapkan, investasi asing yang tengah diupayakan oleh pemerintah Indonesia ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bukan justru menjadi ancaman.

“Jadi kita akan mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dengan sosial, dan juga dari sisi penanganan politik dan hukumnya. Dengan demikian, kita berharap investasi dan pertumbuhan ekonomi itu dirasa bukan ancaman, tapi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan kita juga akuntabel,” kata Sri Mulyani.

Nantinya, pemerintah akan menjelaskan kepada masyarakat setiap investasi yang masuk, mulai dari asal dana investasi, bentuk investasi, serta progres dari investasi tersebut secara rinci. Tak hanya itu, Presiden juga menekankan, agar seluruh proyek yang ada turut mengikutsertakan perusahaan swasta nasional.

“Dan juga dari sisi tata kelola, bebas dari korupsi. Itu yang ditekankan presiden berkali-kali,” katanya.

Berbagai proyek yang siap digarap pun akan disiapkan oleh pemerintah. Sehingga saat investor datang ke Indonesia, pemerintah telah menyiapkan proyek-proyek yang memiliki potensi yang besar. “Kita sudah harus siap dengan proyek-proyek yang memang memiliki potensi untuk menarik dana itu sehingga kita memiliki space lebih besar untuk menciptakan investment climate yang bisa tumbuh sesuai dengan keinginan kita,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, pemerintah akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa investasi bukanlah utang negara. Sehingga tidak akan mengancam masyarakat dan tanah air. Selain itu, dengan adanya investasi akan memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar.

“Ya kita cari caranya. Yang jelas investasi itu bukan utang. Kedua, investasi itu pasti efeknya kepada masyarakat,” kata Gatot.

Ia mengatakan, masyarakat harus tahu nilai tambah atau manfaat yang didapatkan dari hasil investasi tersebut. “Contohnya nikel. Mau dibuat pabrik. Apa turunannya. Kan gitu. Sawit yang tadinya keluar CPO, lalu ada sabun dan segala macam. Itu kan pasti beruntung. Tenaga kerja (terserap) minimal,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika