REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BRI Syariah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan untuk menjadi bank penerima pajak negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) generasi kedua.

Acara langsung seremoni peresmian MPN G2 tersebut diselenggarakan di kantor pusat BRI Syariah pada Jumat (12/5). Acara tersebut dikukuhkan melalui penyerahan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) yang dilakukan BRI Syariah diwakili oleh Wildan selaku Direktur Operasional dan Kementerian Keuangan RI yang diwakili oleh Rudy Widodo selaku Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kemudian dilanjutkan dengan simbolisasi transaksi oleh Kementerian Keuangan RI melalui teller BRI Syariah sebagai tanda BRI Syariah telah resmi sebagai bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui MPN G2.

BRI Syariah telah siap mendukung implementasi Modul Penerimaan Negara (MPN G2) ini dengan menyediakan layanan bagi seluruh nasabahnya, baik nasabah korporasi maupun perorangan. Modul penerimaan negara generasi kedua (MPN G2) merupakan layanan BRI Syariah dalam menerima setoran penerimaan negara dari wajib pajak setiap hari kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.

“Dengan MPN G2 ini, akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan pembayaran pajak secara online serta tidak perlu khawatir akan terjadinya penyimpangan dalam membayar kewajibannya, layanan ini tersedia bagi nasabah korporasi maupun perorangan dan yang paling menarik BRI Syariah tidak mengenakan biaya untuk layanan ini, ” ujar Direktur Operasional Wildan dalam keterangan tertulisnya, Ahad (14/5).

Dia mengatakan melalui MPN G2, yang dibayarkan melalui teller, nasabah BRI Syariah sudah terkoneksi dengan Cash Management System (CMS) BRI Syariah juga bisa langsung melakukan pembayaran melalui CMS. "Ke depan BRI Syariah juga akan membangun pembayaran MPN G2 ini melalui MobileBRIS,” ujarnya Wildan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika