Selasa 25 Apr 2017 18:03 WIB

Hasil Kongres Ekonomi Umat Dinilai Harus Membumi di Masyarakat

Rep: Muhyiddin/ Red: Nur Aini
 Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memukul gong tanda penutupan Kongres Ekonomi Umat 2017 didampingi Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Azrul Tanjung (dari kanan), Jakarta, Senin (24/4).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memukul gong tanda penutupan Kongres Ekonomi Umat 2017 didampingi Ketua Umum MUI Maruf Amin, Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat Lukmanul Hakim, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Azrul Tanjung (dari kanan), Jakarta, Senin (24/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI), Valentino Dinsi mengatakan mengapresiasi langkah MUI yang telah mengadakan Kongres Ekonomi Umat (KEU) belum lama ini dan melakukan MoU dengan Transmart milik Pengusaha Chairul Tanjung. Namun, ia berharap hasil rekomendasi kongres tersebut tidak hanya berhenti di kertas saja.

"Kebanyakan kita kan ketika bikin kongres hasilnya hanya sampai di paper. Jadi kita harapkan bagaimana membumikan hasil-hasil kongres ini kepada masyarakat," kata Wakil Ketua Koperasi Syariah 212 tersebut.

Menurutnya, untuk mengatasi kesenjangan di Indonesia harus melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengembangan ekonomi. Dengan demikian, kekayaan tidak hanya menumpuk pada beberapa orang yang mempunyai modal saja atau kaum kapitalis.

Kesenjangan sosial di Indonesia hingga saat ini masih tinggi jika melihat rasio gini yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir September 2016, yaitu sebesar 0,397 poin. Menurut Valentino, kesenjangan tersebut terjadi karena tidak adanya distribusi kekayaan.

"Kan terjadi kesenjangan karena tidak ada distribusi kekayaan. Jadi kekayaan hanya menumpuk di segelintir orang. Jadi distribusi kekayaan itu bisa terjadi apabila memang masyarakat itu dilibatkan dalam proses ekonominya," ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (25/4).

Ia mencontohkan salah satunya yaitu seperti koperasi bersama yang sedang dikembangkan oleh Koperasi Syariah 212, yaitu "Kita Mart". Menurut dia, saat ini sudah ada 600 jamaah yang memiliki toko tersebut. Ketika toko bersama tersebut maju, kata dia, maka 600 jamaah itulah yang turut menikmati hasilnya.

"Jadi konsep sharing ekonomilah yang harus dikembangkan di Indonesia, baik bentuknya koperasi ataupun macam-macam. Tapi saya pikir ke depannya yang harus dikembangkan adalah sharing ekonomi yang lebih berkeadilan," ucapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement