REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemanduan yang dilakukan oleh Indonesia di Selat Malaka dinilai sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo soal tol laut dan poros maritim dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menko Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan.

"(Pemanduan kapal) itu lebih bagus, karena wilayah kita lebih banyak. Kenapa tidak?," kata Luhut, Rabu (12/4)

Menurut Luhut, langkah pemanduan yang merupakan program Kementerian Perhubungan sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo mengenai tol laut. Selain itu, juga menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 

Luhut menambahkan,  sebagian besar Selat Malaka berada di perairan Indonesia. Karena itu apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan mengambil-alih penuh jasa pemanduan kapal asing dan domestik di Selat Malaka sebagai sesuatu yang tepat.

Selama ini, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura dilakukan atau dikuasai oleh Pemerintah Singapura dan Pemerintah Malaysia. Melalui proses dan perjuangan panjang, layanan jasa pemanduan akhirnya dilakukan penuh oleh Pemerintah Indonesia. 

Awal pekan ini, Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Ia mengungkapkan proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang. 

Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika