REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Papua Lukas Enembe menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini di Istana Presiden. Menurut Lukas, dalam pertemuan ini, ia mengaku sempat membahas terkait sikap pemerintah daerah terhadap masalah PT Freeport Indonesia.

“Sikap pemerintah daerah menyangkut Freeport juga kita sampaikan,” kata Lukas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/3).

Ia menyampaikan, enam dari 17 poin sikap pemerintah daerah terkait PT Freeport tak jauh berbeda dengan sikap pemerintah pusat. Di antaranya yakni poin pengelolaan hutan, areal penambangan, produk lokal, dan juga tenaga kerja.

Selain itu juga terdapat tuntutan kepemilikan saham 51 persen untuk Indonesia. Namun, pemerintah daerah meminta agar 10 persen dari 51 persen saham untuk pemerintah pusat tersebut diberikan untuk pemda Papua.

“Kepemilikan saham 51 persen setuju. Freeport jadi karyawan kita. Ini negeri kita, diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara. Makanya 51 persen harus sahamnya diberikan ke Indonesia. Dan kita minta 10 persen saham ke pemerintah Papua dari saham 51 persen,” jelas dia. 

Menurut dia, Presiden Jokowi pun menyetujui sikap pemerintah daerah Papua terkait masalah PT Freeport. “Presiden setuju sekali sikap kita menyangkut Freeport. Setuju, apa yang di perjuangkan Papua dan Jakarta sama,” ujar Lukas.

Kepada Presiden Jokowi, Lukas juga melaporkan perkembangan situasi politik terkini di Papua. Kendati demikian, ia tak menjelaskan lebih lanjut situasi politik yang dimaksud. Lukas juga mengundang Presiden Jokowi untuk meresmikan proyek pemerintah, salah satunya yakni pos lintas batas negara yang rencananya akan diresmikan pada April nanti.

“Pasar Mama Papua yang dibangun 100 persen selesai. Kemudian, gedung negara 100 persen sudah selesai. Kita laporkan juga jalan pembangunan dari Nduga ke Wamena. Di mana jembatannya belum selesai kita laporkan itu,” jelas Lukas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika