REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Dari 11 bidang, Kementerian Perhubungan RI menyepakati kerjasama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan otoritas penerbangan sipil Kerajaan Arab Saudi.
"Tadinya itu kan (penerbangan) limited, ke sana maupun ke sini limited. Kita sepakati, baik ke sana maupun ke sini sekarang unlimited," ujar Budi di Jakarta, Kamis (2/3).
Kerjasama bidang otoritas penerbangan ini diteken Menhub Budi Karya Sumadi dengan pihak kementerian perhubungan Arab Saudi di Istana Bogor, Rabu (1/3) kemarin. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Raja Salman Bin Abdul Azis Al Saud.
Budi mengatakan dengan adanya kerjasama itu, ke depan penerbangan berjadwal Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya akan lebih elastis. Terutama warga sipil yang hendak bepergian ke Jeddah dan Madinah untuk umrah ataupun berlibur.
Kemudahan penerbangan ke Arab Saudi ini, lanjut Budi, sangat penting karena tingginya animo masyarakat Indonesia bepergian ke Arab Saudi setiap tahunnya. "(Memang) perlu ada tambahan kota tujuan, karena kuota kita banyak sekali sehingga butuh ruang strategis untuk kita tambahkan. Bandara yang sudah ada itu kita unlimited, ada tambahan kota tujuan penerbangan lagi yang diberikan dalam kerja sama tersebut yaitu tiga kota Solo, Balikpapan dan Ujungpandang, di samping yang sudah diberikan saat ini Jakarta, Surabaya dan Medan untuk penerbangan regular,” jelasnya.
Tindaklanjut lain dari kerjasama kedua otoritas penerbangan sipil, Budi menyatakan pihaknya akan menyusun perencanaan dalam waktu dekat. Yakni dengan melihat berbagai peluang bisnis, termasuk mengenai dikembalikannya kuota haji dan kapasitas umroh oleh Kerajaan Arab Saudi.
"Bisnisnya seperti apa, kira-kira ada tambahan berapa, kita bagi dua. Dengan dasar itu kita apply slot-slotnya ke mereka. Batasnya slot dan pasar," terangnya.
Rencana bisnis yang disusun sekaligus memperbaiki rencana kerja ke depan. Diharapkan dalam dua sampai tiga bulan ke depan rencana tersebut dapat segera dieksekusi.
"Saya pikir 2-3 bulan ke depan karena menangkap peluang bisnisnya dulu, dihitung," demikian Menhub Budi.
Sehari sebelumnya, Rabu (1/3), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan tertulisnya dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, menyatakan kuota haji seluruh negara mulai tahun ini kembali normal setelah mengalami pemotongan 20 persen dalam 4 tahun terakhir.
Pemotongan kuota karena adanya renovasi Masjidil Haram. Khusus Indonesia, selain dikembalikan normal menjadi 211 ribu juga ada penambahan sebesar 10 persen. Sehingga total jamaah haji tahun ini berjumlah 221 ribu jamaah yang bisa berangkat ke Tanah Suci.
Ikuti Whatsapp Channel Republika