REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memanfaatkan tiga skema pembiayaan untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menjadi proyek strategis nasional. Pembangunan ini diharap mampu menggerakan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Pemerintah saat ini telah memiliki skema pembiayaan melalui Public Private Patnership (PPP), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Melalui ketiga skema ini, maka proyek infrastruktur yang menjadi prioritas Pemerintah bisa dibangun secara bersamaan tanpa menggunakan seluruh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Skema yang paling baru dijalankan adalah PINA. Skema ini didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, tapi tetap dinilai baik secara komersial.
Dalam menjalankan skema ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum. "Ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri," kata Bambang usai melakukan financial closing PINA tahun 2017 di Istana Negara, Jumat (17/2).
Melalui skema PINA telah ada pembangunan infrastruktur yakni pembiayaan tahap awal sembilan ruas jalan Tol senilai Rp 70 triliun, di mana lima diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.
Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud, guna mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.
Skema PINA tidak sampai di sini, akan ada sejumlah proyek prioritas lainnya yang akan dibangun dengan cara serupa. Dengan tiga skema yang dimiliki, Bappenas berharap akan ada sedikitnya Rp 570 triliun dana proyek yang didapat di luar APBN.
Sesuai dengan pipeline (rancangan) Bappenas, untuk pembangunan jalan tol diperkirakan akan ada investasi senilai Rp 300 triliun. Kemudian untuk pembangunan tujuh hub pelabuhan direncanakan akan ada pemasukan dari pihak swasta mencapai Rp 70 triliun.
Selain itu ada juga dana yang digunakan dalam membangun kilang minyak sebesar Rp 200 triliun. "Jadi sekarang yang ada dalam pipeline sekitar Rp 570 triliun, kita akan dorong tanpa harus menggunakan APBN," ujar Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika