REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mensepakati adendum pertama kontrak dengan Waskita Karya (WK) sebagai pelaksana tugas pembangunan kereta layang ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kota Palembang. Dengan kesepakatan adendum pembayaran ini, maka pemerintah akan mengucurkan dana untuk lanjutan proyek ini.
Direktur Jendral Pereketaapian, Presetyo Boeditjahjono mengatakan dari hasil audit independen, nilai kontrak proyek LRT Palembang berubah yang tadinya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 10,9 triliun. Kesepakatan jumlah dana setelah hasil audit ini nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah secara bertahap oleh pemerintah.
"Jadi nanti dana ini akan dikeluarkan secara termin sampai konstruksi selesai. Dananya dari APBN sesuai dengan Perpres penunjukan Waskita Karya," ujar Prasetyo di Kantor Kemenhub, Kamis (16/2).
Prasetyo mengatakan saat ini proyek pembangunan LRT Palembang sudah mencapai 34 persen. Ia meminta WK untuk tetap bisa membangun proyek ini selesai sesuai target pada 2018 mendatang.
Sebelumnya, pada kontrak 30 Juni 2016 lalu sudah ditandatangni kontrak pagu anggaran senilai Rp 12,5 triliun. Dari pagu tersebut setelah diaudit, nilainya berubah. Rencananya tahun ini pemerintah akan menyuntikan dana sekitar Rp 2 triliun untuk bisa menambah modal WK dalam memproses pembangunan LRT tersebut.
"Rp 10,9 triliun itu dibayarkan secara bertahap sampai pada saat diselesaikan konstruksi. Artinya sampai 2018. Apabila pembayaran lebih dari 2018 berarti ada konseksuensi bunga. Pemerintah yang bayar. Bunga 5 persen per tahun," ujar Prasetyo.
Disatu sisi, Kepala Divisi I Waskita Karya Joko Erwanto mengatakan dengan adanya adendum ini pihaknya merasa percaya diri akan proyek ini. Setidaknya, ungkap dia, sudah terdapat kepastian yang membuat Waskita bisa meneruskan proyek pembangunan LRT ini.
"Adendum ini kan kontrak efektif, jadi proses untuk administrasi penarikan termin pembayaran bisa jalan. Sehingga dengan adanya proses ini kami jadi bisa berprogress. Untuk mempercepat proses di lapangan," ujar Joko saat ditemui dalam kesempatan sama.
Joko mengatakan, selama ini Wika merogoh koceknya sendiri untuk membangun proyek LRT palembang ini. Meski ia belum bisa mengatakan berapa jumlah biaya yang ia keluarkan hingga menempuh 34 persen konstruksi.
"Sumber dana selama ini dari internal kita, pinjaman perbankan, tapi habis berapanya, ya kira kira cukup buat nyelesein 34 persen ini lah," ujar Joko.
Joko mengatakan salah satu dampak dari adanya kepastian adendum ini, pihak Waskita Karya juga bisa mendapatkan kepastian untuk bisa mencari dana untuk pembiyaan kedepannya. Ia mengatakan indikasi support dari perbankan sudah dikantongi untuk pembiyayaan proyek ini.
Joko mengatakan, hingga akhir tahun ini ia berharap bisa selesai hingga 85 persen. Saat ini pihaknya sedang fokus membangun Depo. Konstruksi Depo sudah berjalan dan sedang memaksimalkan kosntruksi bagian pondasi.
"Kita kan kebagian bikin track, stasiun dan depo. Kita sudah progress buat itu," ujar Joko.
Pembangunan LRT Palembang ini sepanjang 23,4 kilometer dengan lebar jalur 1.067 milimeter (mm). Ruang lingkup pembangunan ini terdiri dari jalur yang sebagain besar elevated atau jalur layang.
Rencananya akan ada 13 stasiun dan fasilitias operasi seperti 9 gardu listrik dan 1 depo dengan kapasitas 14 train set yang masing masing terdiri dari tiga kereta. Kapasitas dari LRT ini sekitar 180 hingga 250 penumpang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika