Alokasi Anggaran Kemenhub 2017 Rp 45,983 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 45,983 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam paparan "Transportation Outlook 2017" mengatakan, alokasi anggaran yang paling besar yaitu untuk peningkatan kapasitas, yaitu sebesar Rp 18,643 triliun (40,54 persen).

"Kita ingin agar fasilitas hadir di masyarakat, sehingga ini menjadi suatu tumpuan," katanya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (15/12).

Dia menyebutkan peningkatan kapasitas tersebut di antaranya pembangunan terminal dan pelabuhan sungai danau dan penyeberangan, pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut, pembangunan dan pengembangan bandara, pembangunan dan pengembangan jaringan kereta api. Selain itu juga pengembangan infrastruktur perhubungan di wilayah tertinggal terluar dan perbatasan negara, pembangunan kapal dan pengadaan bus dan pembangunan kampus diklat berserta kelengkapannya.

Sementara itu, alokasi anggaran untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi Rp 6,27 triliun 13,64 (persen), peningkatan kualitas pelayanan Rp 12,47 triliun (27,12 persen) dan tata kelola dan regulasi Rp 8,60 triliun (18.70 persen). Rincian per sub sektornya, yaitu paling besar untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp 16,023 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp 11,562 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp 8,917 triliun, Ditjen Perhubungan Darat Rp 4,272 triliun, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 4,348 triliun.

Untuk Sekretariat Jenderal Rp 527 miliar, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 124 miliar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp 120 miliar dan Inspektorat Jenderal Rp 90 miliar, tambahnya. Sementara itu, menurut jenis belanja, yang paling besar yaitu belanja modal Rp28,77 triliun, kemudian belanja barang non operasional Rp 11,09 triliun, belanja barang operasional Rp 2,27 triliun dan belanja pegawai Rp 3,84 triliun.

"Tahun ini kita juga ada penghematan, terutama untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

sumber : Antara

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Alokasi Anggaran Kemenhub 2017 Rp 45,983 Triliun

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan